Dari angka tersebut, 147 perkara merupakan perkara perceraian dimana 43 perkara adalah cerai talak yang diajukan pihak suami sedangkan 104 perkara adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri.
Hanya selama ini hal tersebut diidentikkan dengan agama tertentu semisal Islam lantaran banyak kasus yang melibatkan umat muslim. Ini disampaikan Wakapolda pada kegiatan Pembinaan Penanggulangan Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi kepada Pegawai Negeri di tubuh Polri. Ia menekankan bagaimana memahami bersama tentang apa itu radikalisme sekaligus cara yang bisa dilakukan untuk mencegah radikalisme maupun intoleran.
Terkait kasus keagamaan yang muncul itu, Pdt. Klemens, mengatakan pemerintah harus berperan. Peran preventif harus dikedepankan untuk memelihara relasi antar-umat beragama, keyakinan yang berbeda tetap dalam harmoni, tak terjadi konflik horizontal yang dapat mengganggu persatuan dan keutuhan bangsa.
 Penyampaiam Ridwan itu usai Rapat Kerja Daerah (Rakerda) se tanah Papua yang diselenggarakan di Kabupaten Mimika, bertepatan juga dengan diselenggarakannya Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) XXX Tingkat Provinsi se-Tanah Papua Tahun 2024 di Kabupaten Mimika.
Kapolda Papua Irjend Pol Mathius D Fakhiri, SIK, MH menyampaikan agar para elit politik tidak menyepelekan urusan agama atau keyakinan, dan memanfaatkannya sebagai kendaraan untuk berpolitik. Terlebih jika dimanfaatkan dalam situasi untuk menguntungkan pribadi maupun kelompok tertentu.
