Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka panjang yang membutuhkan kematangan komprehensif mental, finansial, spiritual, dan sosial.
Di balik lembaran berkas perkara yang menumpuk, ada kisah-kisah pilu tentang biduk rumah tangga yang karam. Sebagian besar justru di saat usia pasangan masih berada di puncak produktivitas. Ketukan palu hakim menjadi penanda akhir dari perj
Kasus ini bermula dari dugaan pencurian di sebuah salon. Salah satu terduga pelaku berinisial NR, yang merupakan pemilik salon, menuduh korban berinisial MT mencuri parfum dan bedak miliknya.
Memasuki hari ke-14 bulan pelaksanaan ibadah puasa, Pengadilan Agama Jayapura mencatat telah menerima 13 gugatan dan permohonan dua (2) perkara pada proses 19 Februari 2026 hingga Selasa, 3 Maret 2026. Meski demikian, be
Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, Muhammad Arif Zuhri, yang juga alumni Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar Kairo, menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya memberikan kemudahan (rukhsha
“Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo saat membacakan putusan. Dalam pertimbangannya, MK menilai dalil yang diajukan para pemohon lebih banyak membahas persoalan ketidakpas
‘’Ditahun 2025 itu, kita ada tunggakan perkara dari tahun 2024 yang kita proses dan sidangkan di tahun 2025 sehingga jumlah perkara kita putus menjadi 401 perkara. Sedangkan yang tersisa di tahun 2025 sebanyak 2 perkara,
Berdasarkan data yang dihimpun, perkara perceraian didominasi oleh cerai gugat yang diajukan pihak istri, yakni sebanyak 356 perkara, sementara cerai talak yang diajukan suami tercatat 64 perkara.
Berdasarkan data yang diperoleh media ini, adapun 33 perkara tersebut terdiri dari 29 perkara cerai gugat serta 4 perkara cerai talak. Hal tersebut dibenarkan Humas Pengadilan Agama Mimika, Muhtar Hak saat ditemui, Jumat
Panitera Pengadilan Agama Sentani, Pipit Rospitawati, mengungkapkan, sepanjang Agustus 2025 sudah ada 112 janda di Sentani Kabupaten Jayapura. Dari 112 kasus tersebut, 95 kasus atau perkara cerai gugat, sementara 17 perk
Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay melalui Kasat Reskrim AKP Alamsyah Ali, Senin (25/8)kemarin,, menjelaskan, pelaku memposting ujaran yang menghina agama Islam dan Kristen melalui facebooknya yang diupload di media s
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Tercatat sepanjang Januari hingga Juli 2025, Pengadilan Agama (PA) Mimika, telah menangani sebanyak 154 perkara. Hal ini disampaikan Humas PA Mimika, Muhtar Hak saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat, 1 Agustus 2
Jumlah tersebut terdiri dari Cerai Talak (Dari pihak suami) sebanyak 53 kasus. Dari jumlah itu yang dicabut berjumlah 13 kasus, dikabulkan 7 kasus, ditolak 1 kasus dan digugur 2 kasus. Cerai Gugat (Pihak istri) sebanyak
Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN pada Kementerian Agama, serta Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 646
Momen ngobrol bareng awak media, yang digelar Humas Kanwil Kemenag Papua ini, biasa diisi dengan pemaparan program kerja dari sejumlah bidang di Kemenag. Selain itu, dalam dialog ngobrol bareng ini juga dibahas berbagai
Sepanjang 2024 lalu, Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung mencatat ada 446.359 kasus perceraian di seluruh Indonesia. Jumlah ini dia sebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
"Cerai gugat sebanyak 116 kasus, kemudian yang permohonan itu 24. Yang permohonan itu terbagi lagi ada yang permohonan pengesahan nikah, ada yang perwalian, tidak ada lawan dan tidak ada sengketa disitu," kata Humas se
Humas PA Mimika, Ahmad Zubaidi mengatakan bahwa dari total perkara di atas, tercatat sekitar 175 diantaranya merupakan perkara perceraian atau setara 69,17 persen. Dari 175 perkara perceraian, 52 perkara diantaranya merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami dan 123 perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri.
"Ada sebanyak 492 perkara yang masuk dari Januari hingga Desember 2024 dan dari 492 perkara ini, ada perkara kontensius atau perkara yang ada lawannya, perkara voluntair atau perkara yang tidak ada lawannya, seperti masalah asal usul anak dan penetapan perkawinan, kemudian perkara cerai yang terdiri dari cerai talak dan gugat," jelas Hakim Humas Pengadilan Agama Jayapura Abdul Rahman
Jumlah ini bertambah 10 perkara dibandingkan tahun 2023 yang jumlahnya 262 perkara. ‘’Faktor-faktor perceraian diantaranya masalah ekonomi. Salah satunya karena judi online. Suami tidak bertanggung jawab menafkahi keluarganya karena lebih fokus pada judi online,’’ kata Muhammad Sobari
"Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita boleh berkumpul bersama guna menyaksikan penampilan anak-anak kita siswa-siswi Sekolah Menengah Agama Katolik se-Papua yang akan menunjukan bakat, potensi serta kreatifitas mereka,"kata Fidelis. Potensi dan bakat itu bakal ditampilkan dalam Festival Keagamaan dan Lomba Akademik antar Sekolah Menengah Agama Katolik se-Papua tahun 2024.
Ya, sejak pukul 08.00 WIT satu persatu anak anak dari berbagai kalangan di Kota Jayapura mulai memenuhi halaman Kantor Cendrawasih pos. Ada yang didampingi orang tua, dan juga sanak saudaranya masing-masing. Peminat khitan massa ini, ternyata tidak hanya anak-anak, tapi juga ada orang yang sudah masuk usia dewasa.
Dari angka tersebut, 147 perkara merupakan perkara perceraian dimana 43 perkara adalah cerai talak yang diajukan pihak suami sedangkan 104 perkara adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri.
Hanya selama ini hal tersebut diidentikkan dengan agama tertentu semisal Islam lantaran banyak kasus yang melibatkan umat muslim. Ini disampaikan Wakapolda pada kegiatan Pembinaan Penanggulangan Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi kepada Pegawai Negeri di tubuh Polri. Ia menekankan bagaimana memahami bersama tentang apa itu radikalisme sekaligus cara yang bisa dilakukan untuk mencegah radikalisme maupun intoleran.
Terkait kasus keagamaan yang muncul itu, Pdt. Klemens, mengatakan pemerintah harus berperan. Peran preventif harus dikedepankan untuk memelihara relasi antar-umat beragama, keyakinan yang berbeda tetap dalam harmoni, tak terjadi konflik horizontal yang dapat mengganggu persatuan dan keutuhan bangsa.
Penyampaiam Ridwan itu usai Rapat Kerja Daerah (Rakerda) se tanah Papua yang diselenggarakan di Kabupaten Mimika, bertepatan juga dengan diselenggarakannya Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) XXX Tingkat Provinsi se-Tanah Papua Tahun 2024 di Kabupaten Mimika.
Kapolda Papua Irjend Pol Mathius D Fakhiri, SIK, MH menyampaikan agar para elit politik tidak menyepelekan urusan agama atau keyakinan, dan memanfaatkannya sebagai kendaraan untuk berpolitik. Terlebih jika dimanfaatkan dalam situasi untuk menguntungkan pribadi maupun kelompok tertentu.
