Kondisi ini membuat pemerintah daerah meminta dukungan dari DPRD Jayawijaya agar bagaimana pelayanan dengan mengalihkan anggaran yang ada untuk penanganan drainase yang tersumbat dalam kota wamena, tentunya hal ini tak bisa dibiarkan saja namun membutuhkan penanganan dari pemerintah daerah.
Selain itu lokasi Pleno dari KPU Jayawijaya juga telah dipindahkan ke Kantor KPU Jayawijaya, sebab waktu penggunaan kantor DPRD Jayawijaya telah habis masa berlakuknya, sementara kepolisian dari Polres Jayawijaya masih terus melakukan upaya jemput paksa PPD di lapangan.
Dimana massa mencegah agar mereka tak meninggalkan Wamena, bahkan massa sempat ingin menerobos ke Apron bandara Cargo Wamena yang dihalau aparat keamanan , sementara paginya massa kembali berulah paginya dengan melakukan sweeping dan penyerangan terhadap Caleg dari Tolikara di Bandara Wamena.
Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Kilion Wenda menyatakan, laporan pengalihan suara dari Caleg ini pada perinsipnya sudah diterima oleh Bawaslu dengan bukti C hasil dan D hasil, namun dari Bawaslu menyarankan karena dua distrik ini telah diplenokan sebelumnya, oleh karena itu disarankan caleg mengisi formulir keberatan.
Ketua IKB Jayawijaya Gotlief Sihombing menyatakan saat ini masyarakat batak yang ada di Jayawijaya tak bisa dipisahkan dengan daerah ini, oleh karena itu dilakukan ibadah syukuran lepas sambut Tahun ikatan keluarga Batak Jayawijaya 2023-2024 dengan maksud mensyukuri kebaikan Tuhan.
Simpatisan yang diduga dari salah satu Caleg berjumlah sekitar 200 orang melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan yang bertugas mengamankan pleno tingkat Kabupaten di Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya, sehingga ada 14 orang yang langsung diamankan polres Jayawijaya.
Kapolsek Wamena Kota AKP Najamuddin, S.Sos, SH menyatakan bahwa kedua tersangka diamankan pada tanggal 06 November 2023 dengan kasus pembuatan dan penjualan minuman keras lokal jenis Cap tikus (CT) di Jalan JB Wenas Wamena.
Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan devisi SDM Theodorus Kossay menyatakan, kabupaten Jayawijaya, Bawaslu provinsi dan kabupaten tadi sudah lakukan pertemuan untuk membahas mencarikan solusi terkait dengan banyak anggota PPD yang menurut informasi dari para caleg dan partai bahwa PPD mengubah suara hasil kesepakatan masyarakat di lapangan.
Meskipun KPU Provinsi Papua Pegunungan sudah menambah waktu 2 hari untuk menyelesaikan Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya, namun saat ini pleno rekapitulasi penghitungan suara itu belum juga kembali berjalan lantaran masih harus menyelesaikan masalah peralihan suara untuk tiga Distrik sejak kemarin sempat di sampaikan dalam aksi demonstrasi.
Kapolres Jayawijaya melalui kasat Narkoba AKP. F. Taborat, SH menyatakan untuk pelaku FUQ ini bakal dikenakan pasal berlapis sebab yang bersangkutan sebagai pengguna juga sebagai penyedar oleh karena itu diterapkan pasal primer 114 Ayat (1) Subsider 112 ayat (1) subside pasal 127 Ayat (1) huruf a undang –undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
