Asisten II Setda Papua, Setiyo Wahyudi menyampaikan, oleh karena itu, kehadiran Pokja MBG menjadi penting sebagai wada koordinasi lintas sektor untuk memastikar program MBG berjalan terarah, terintegrasi dar tepat sasara
Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesehatan anak-anak serta menekan angka stunting di Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menyampaikan apresiasinya atas program tersebut. Ia me
“Melalui penilaian kinerja ini, kita ingin melihat sejauh mana berbagai kabupaten/kota di Papua telah melaksanakan program-program yang telah dirancang untuk mengurangi angka stunting secara signifikan,” kata Setiyo, kep
Ia mengatakan, kasus stunting di Papua naik turun. Beberapa kabupaten sebelumnya sudah menunjukkan tren penurunan angka stunting, seperti Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sarmi, Cundrat R. Creeuw, mengungkapkan bahwa dua paket utama pembangunan jalan menjadi prioritas tahun ini, yaitu peningkatan ruas Jalan Nedam-Kasukwe dan Kasukwe-Petam.
Acara tersebut dibuka oleh Bupati Tolikara, Willem Wandik, S.Sos didampingi Wakil Bupati, Yotam Wonda SH.,M.Si, dan Sekretaris Daerah Tolikara, Dr. Yosua Noak Douw, S.Sos, MM.
Dalam sambutannya, Bupati Willem Wandik mene
“Kita harus lihat akar masalahnya kenapa terjadi stunting. Kita butuh upaya kerja nyata. Saya mengajak bagaimana menekan angka stunting ini. Kalau kita gotong royong, saya yakin 5 tahun lagi Keerom ini akan menjadi unggu
Ia menjelaskan, stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada bayi dan balita yang terjadi dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari kekurangan gizi, protein, hingga penyakit infeksi yang me
Menurutnya, melalui data pertumbuhan yang diperoleh, Dinas Kesehatan dapat mengevaluasi sejauh mana intervensi yang telah dilakukan mampu menekan angka stunting di Kabupaten Sarmi. Data 2024 ada 400 anak stunting di
Akibat efisiensi anggaran, banyak program-program pemerintah baik yang sudah direncanakan hingga yang tinggal menunggu untuk dieksekusi harus disesuaikan dengan kebijakan tersebut tanpa terkecuali.
