Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengatakan pokja perempuan MRP sangat memahami isu dari hulu hingga hilir terkait permasalahan perempuan dan anak yang ada di tanah Papua.
Anton menyampaikan pihaknya saat ini masih membutuhkan dukungan pemerintah terhadap sarana pendukung. Pasalnya pasca gempa yang terjadi pada awal tahun 2023 lalu, beberapa bangun sekolah yang mengalami kerusakan.
Kunjungan fraksi ini juga menghadirkan Sekwan, Dr Juliana Waromi. Salah satu anggota Fraksi Demokrat, Boy Markus Dawir menyampaikan bahwa dari beberapa sekolah khusus yang ditangani Pemprov salah satunya adalah SKO ini.
Untuk memajukan kualitas pendidikan di Papua melalui YPPK, Uskup akan mendorong Kepala Sekolah dan guru guru di YPPK harus berkualitas dan memenuhi empat kompotensi guru yakni kompotensi kepribadian, sosial, pedagogik dan profesionalitas.
Pemerintah Kota Jayapura, melalui dinas pendidikan mendorong sekolah-sekolah di supaya menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) sebagaimana aturan kurikulum baru yang diterapkan dari Kementerian Pendidikan.
Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, mengatakan aksi pembakaran gedung sekolah di Pegunungan Bintang oleh TPN/OPM jdi bentuk kegagalan Presiden Joko Widodo membangun Papua. Pasalnya jika dilihat dari jumlah Jokowi ke Papua, 10 tahun masa jabatannya lebih belasan kali datang di tanah Papua.
Kepala Sekolah Negeri Khusus Olahraga Dance Nawipa mengatakan, perkembangan SKO sampai saat ini cukup baik. Adapun jumlah peserta didik melai dari kelas X-XII sebanyak 200 peserta. Jumlah ini sudah termasuk dengan peserta didik baru tahun akademik 2024 ini.
Pasalnya dari aksi yang dilakukan dengan membakar bangunan sekolah dianggap berpotensi merusak masa depan generasi Papua. Tak hanya itu dari data ODC tercatat ada 12 aksi pembakaran bangunan sekolah terhitung sejak tahun 2023 hingga tahun 2024.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI perwakilan Papua Yohanes B.J. Rusmanta, mengatakan pihaknya setiap tahun adakan pengawasan PPDB dengan membuka posko aduan. Bagi orang tua murid yang mengalami masalah dengan penerimaan siswa baru bisa melapor ke Kantor Ombudsman.
Peresmian gedung baru itu merupakan bukti dan komitmen Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Jayapura untuk ikut dalam mengisi pembangunan di tanah papua khususnya di Kota Jayapura dalam menyiapkan generasi muda yang tangguh dan berakhlak untuk mengisi roda pembangunan di Kota Jayapura.
