“Hari ini sesuai jadwal Pemerintah Kota Jayapura, ada pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik bagi siswa SMA dan SMK. Kami meninjau dua sekolah, SMK Negeri 5 dan SMA Muhammadiyah," ujar Rustan Saru.
Rudi menjelaskan, sejak kejadian itu, pihak sekolah meliburkan sekolah karena takut ada sesuatu yang terjadi saat proses belajar mengajar dilakukan di sekolah. Atau saat anak-anak tersebut sedang dalam perjalanan dan ter
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Asisten II Setda Kabupaten Sarmi, Filino C. Baransano, S.Pt, yang hadir mewakili Bupati Sarmi. Dalam sambutannya, Filino menyampaikan bahwa program Gemarikan merupakan bagian da
Kepala SMAN l Jayapura Musa Msiren, S.Pd., M.Pd mengaku pelaksanaan TKA disekolahnya itu hingga hari kedua berjalan lancar tanpa ada hambatan. Ia memastikan seluruh prosesnya berjalan lancar. Menurutnya, kegiatan TKA ini
Widya menjelaskan, hasil TKA menjadi tolok ukur akademik yang bisa dipakai sekolah dan orang tua untuk melihat kesiapan anak menuju pendidikan tinggi. Karena itu, sebelum pelaksanaan TKA, siswa juga diberikan pembekalan
"Bahasa Air Matoa di Kaimana, Provinsi Papua Barat misalnya, kini sudah punah, karena penuturnya tinggal satu orang. Kondisi ini menjadi alarm penting bagi kita semua untuk segera melakukan upaya pelestarian," katanya.
Kepala Kantor Perwakilan PTFI Nabire, Joel Husig yang menyerahkan langsung bantuan tersebut secara simbolis kepada Wakil Ketua I Peringatan Satu Abad Peradaban Pendidikan di Tanah Papua Bernardus A. Imburi.
Menurutnya, perubahan nomenklatur sekolah itu agar tetap di bawah naungan pemerintah provinsi. Karena memang semua sekolah baik itu SMA maupun SMK dipindah tanggung jawabnya ke kota/kabupaten setempat. Akan tetapi SMAN 3
Pemilihan diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Nomor Urut 01 Johanes T.F. Djasman – Shawn M. Brahmatya, dan Nomor Urut 02 Alicia R. Laly – Sefanco Meraudje. Proses pemungutan suara berlangsung di Aula Lantai 2 SMAN 4 J
Dalam demokrasi, penyampaian pendapat di tempat umum memang tidak dilarang. Bahkan, kebebasan berpendapat yang dijamin Konstitusi dalam negara demokrasi. Pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kem
