Kamrudin, S.Pd melalui pernyataan resmi yang disampaikan kemarin, menjelaskan bahwa angka putus sekolah yang beredar tersebut berasal dari data residu yang ada pada Data Pokok Kependidikan (Dapodik). Data tersebut, kata dia, diambil tanpa pembaruan atau verifikasi terbaru oleh operator sekolah, atau migrasi data, dari yang tamat atau naik kelas, dan juga naik satuan jenjang pendidikan. Hal ini menyebabkan data tersebut menjadi stagnan dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi meninjau langsung program nasional makan bergizi di 4 titik tersebut. Diawali dari SD Negeri Wasur 1, SMP Negeri Satu Atap Merauke dan SMA Plus Satu Atap Merauke di Kampung Wasur, kemudian MI/SD YAMRA dan MTS/MA Merauke.
“(Terkait jumlah guru-red) ini kan ada dua nih, ada SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan ada SK tenaga kontrak,” kata Valentinus, Rabu 30 Oktober 2024 malam, kepada wartawan di ruang Paripurna lantai 2 DPRD Kabupaten Mimika.
"Kalau jam sekolah itu ada dua polisi yang jaga, tetapi di luar lingkungan sekolah, itu yang menjadi kekhawatiran kami. Karena itu, kami minta supaya barangkali bisa anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jayapura juga bisa melakukan patroli rutin," kata Ibu Ida Farida Riantini
"Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada pemilih pemula dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Keerom,"ucap Ketua KPU Keerom, Merlianus Gobai.
Direktur Eksekutif YPPK Kota/Kabupaten Jayapura, Ferdinando Lase mengatakan kegiatan tersebut digagas karena melihat fenomena di lingkungan YPPK selama ini. Dimana tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah masih terus terjadi.
Kepala BPMP Provinsi Papua, Junus Simangunsong mengatakan bahwa, pihaknya menyalurkan bantuan perlengkapan seragam sekolah kepada peserta didik khususnya anak -anak pengungsi Nduga yang ada di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Agustinus Sugiarto ditemui media ini saat mengikuti pelantikan anggota DPR Kabupaten Merauke periode 2024-2029 mengatakan bahwa Kepsek SD YPK Toray tersebut tidak diganti karena sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, pihak Yayasan Kristen dan orang tua siswa.
Adapun hasil karya siswa SMK tersebut seperti, jasa sablon, printing dan beberapa hasil karya lainya. Sehingga ini harus memiliki wadah sehingga apa yang sudah dihasilkan itu tentunya bisa memberikan manfaat bagi siswa dan sekolah itu sendiri.
Selain itu untuk mengantisipasi persoalan-persoalan semacam itu sebenarnya pihaknya juga sudah membentuk tim percepatan penanganan tindakan kekerasan di sekolah-sekolah. Bahkan tim ini, di-SK-kan oleh Walikota Jayapura, di mana di dalamnya berkolaborasi antara pihak kepolisian Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana kota Jayapura.
