Menurut Fransina, saat ini pihaknya sedang melakukan finalisasi SPK agar seluruh kegiatan bisa segera berjalan tanpa hambatan.
“Kami sedang siapkan SPK untuk semua pihak ketiga. Targetnya minggu ini bisa selesai supaya
"Kami sudah siapkan perencanaan sejak tahun lalu. Tapi ketika masuk tahun 2025, muncul kebijakan nasional untuk efisiensi anggaran. Ini berlaku di seluruh Indonesia dan tentu juga berdampak ke kita di Kabupaten Sarmi," u
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sarmi, Cundrat Kreeuw, menjelaskan bahwa hambatan terjadi pada pelaksanaan pekerjaan di ruas jalan Nedam–Kasukwe dan Kasukwe–Petam itu karena masalah teknis
"Tanggal 6 Agustus akan ada PSU untuk gubernur Papua. Untuk tahapannya, dari pihak kpu dan bawaslu, kami sudah berkoordinasi bagaimana tahapan yang sudah mereka lakukan, misalnya ditingkat PPD. Dimana mereka akan lakukan
“Karena Apawer Hulu dan Tor Atas adalah dua distrik yang letaknya paling jauh, maka H-5 atau H-7 sebelum pelaksanaan PSU, kami akan berupaya maksimal agar masyarakat yang masih berada di Kota Sarmi dapat kembali ke kampu
"Dengan pelatihan ini, kami harapkan pengelolaan keuangan desa bisa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tentunya berdampak langsung pada kualitas pelayanan masyarakat," ungkapnya saat membacakan sambutan tertulis Bu
Bupati meminta agar panitia serius mengoordinasikan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan. Seperti pembersihan kampung, pemasangan umbul-umbul, jalan santai, hingga turnamen sepak bola. Semua kegiatan itu, katanya, bu
Fandi menjelaskan, proses rekrutmen anggota Paskibra dimulai sejak Maret lalu melalui tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh kepala badan sebelumnya. Dirinya baru menjabat sejak April, dan langsung melanjutkan proses se
Kepala Dinas Pariwisata Sarmi, Fredik Sunuk mengungkapkan, pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, khususnya OAP, agar mampu bersaing dan mandiri secara ekonomi.
Ketua DPRK Sarmi, M. Asari Tiris, menyebut kebijakan tersebut belum menunjukkan dampak positif terhadap kedisiplinan dan pelayanan ASN di lingkungan Pemkab Sarmi. Ia bahkan menyebut kenaikan ULP senilai Rp 14 miliar lebi
