Menurut Sekda, kendala utama yang ditemukan adalah terkait jaringan internet. Beberapa perangkat seluler yang digunakan ASN untuk absensi mengalami gangguan sinyal, sehingga mempengaruhi proses pencatatan kehadiran secar
"LHP BPK ini harus ditindaklanjuti oleh kita semua, Bapak Ibu di masing-masing OPD. Dan LHP itu punya batas waktu, yaitu sampai tanggal 3 Agustus. Jadi kita harus segera menyelesaikannya,” tegas bupati.
"Belum sampai satu tahun menjabat, beliau sudah berani membuat banyak gebrakan. Karena beliau ini dulu kerja baik sebagai tenaga kesehatan, jadi Tuhan angkat dia jadi Bupati,"kata Menteri Bahlil.
“Saya sudah diminta Bupati untuk bantu rumah masyarakat. Jadi saya sudah bicara dengan Menteri Perumahan, juga minta ke Komisi V DPR RI supaya dialokasikan 1000 sampai 3000 rumah untuk Sarmi. Dan saya perlu sampaikan kep
“Sesungguhnya, perusahaan tambang ini bukan hadir pada periode kepemimpinan bupati yang sekarang. Tapi dia sudah hadir sejak tahun 1997. Artinya, proses ini sudah berlangsung cukup lama dan pemerintah hari ini mengawal p
Bupati menyampaikan apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini telah menjalankan tugas dengan baik. Namun demikian, ia menekankan perlunya evaluasi terhadap seluruh program, baik yang telah dijalankan m
“Sesungguhnya, perusahaan tambang ini bukan hadir pada periode kepemimpinan bupati yang sekarang. Tapi dia sudah hadir sejak tahun 1997. Artinya, proses ini sudah berlangsung cukup lama dan pemerintah hari ini mengawal p
“Pak Bahlil turun ke Sarmi bukan karena agenda politik, tetapi karena agenda pemerintah. Pemerintah daerah saat itu menyambut beliau untuk melihat program-program apa saja yang bisa dilaksanakan guna mendukung pembanguna
Di membeberkan, dari data yang direkam melalui absensi online, selama bulan Juni lalu. Dalam sehari jumlah ASN yang tidak masuk kantor mencapai lebih dari 900-1000 an orang dari total pegawai yang berjumlah 1558 orang.
Berdasarkan aturan, setiap pemerintah daerah yang menerima hasil audit BPK diberikan waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Itu artinya, seluruh perangkat daerah di Sarmi memiliki batas waktu hi
