SDM

  Selain hal tersebut, Mendagri juga meminta kepala daerah untuk berperan aktif dalam menghidupkan sektor swasta untuk mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

   Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, mengatakan Pilkada ini menjadi tantangan bagi Kepala Daerah terpilih, bagaimana agar dia bisa membangun Papua meski tanpa didukung dengan sumber daya alam (SDM) yang cukup.

Seperti yang disampaikan Kepala Bagian Kemahasiswaan di STIPER,  Erick Ruamba  dan juga dipercayakan sebagai pengelola beasiswa pemerintah Provinsi Papua (Papua Induk), Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, menjelaskan bahwa mengingat hampir sebagian besar mahasiswa di Tanah Papua, tidak semua anak memiliki orang tua yang mampu menyekolahkan mereka, maka adanya beasiswa dari pemerintah ini sangat penting.

   Dikatakan,  visi misi Pemkot  Jayapura  adalah memberdayakan masyarakat, terutama UMKM agar bisa sejahtera dan tentunya  bisa hidup sejahtera dari penghasilan yang didapat dari usaha yang dijalani.

Jika mengintip dari tujuan RIPPP itu adalah perencanaan terpadu antarsektor dan daerah yang mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik, yang disusun bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat Papua yang mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

  Ketua Senat, Dr. Suwito, SH, MH menjelaskan pemilihan rektor di Uniyap mempunyai tiga tahap. Yakni, tahap penjaringan, tahap penyaringan dan tahap pemilihan. Dijelaskan Suwito, untuk tahap penjaringan dilakukan oleh Yayasan dalam hal ini Yapis di Tanah Papua.

  Ketua YPK di tanah Papua, Joni Y. Betaubun mengatakan pihaknya sedang menginput data data para guru YPK di Tanah Papua, yang belum bergelar S1. “Saat ini kami sedang menghimpun guru guru di setiap PSW, di tanah Papua yang belum bergelar S-1," ujarnya usai PKS Progam RPL dengan Pihak Uncen di Aula FKIP Uncen, Selasa (28/5).

   Kapolresta Victor Mackbon menyampaikan bahwa serah terima jabatan atau mutasi semua pasti mengalaminya dan hal tersebut lumrah terjadi di lingkungan Polri. Disini Kapolresta menyampaikan rasa terimakasihnya atas dedikasi dan loyalitas dari semua pejabat lama yang memiliki komitmen untuk mengemban tugas yang diberikan.

Menurut Akbar, penerapan KRIS  akan dilakukan tahun depan yaitu, pada Juni 2025.  Jadi sebelum bulan tersebut, aktivitas dan layanan BPJS Kesehatan tidak ada perubahan, yaitu Kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 masih berjalan seperti biasa.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan  Inovasi Daerah Provinsi Papua Selatan mendorong inovasi di Papua Selatan.  Hal ini harus dilakukan  Pempro Papua Selatan, karena berdasarkan hasil penilaian Kementrian Dalam Negeri, Provinsi Papua Selatan hanya mendapatkan nilai  1,20 denga predikat kurang ibovasi.