Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Natalis Mumpu , Amd. Sos menyatakan, yang didorong oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya tidak hanya pembelajaran tentang bahasa daerah saja, namun juga budaya lokal, tradisi dan kebiasaan yang ada di Lembah Baliem untuk dipahami dengan baik dari usia dini.
Menindaklanjuti arahan Penjabat Wali Kota Jayapura, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura terus melakukan pemantauan dan sosialisasi kepada sejumlah sekolah terkait dengan pendaftaran peserta didik baru tahun 2023 ini.
Kepala bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Ellen Montolalu mengatakan, sejak diberlakukan pada tahun 2022, implementasi kurikulum merdeka belajar bagi setiap satuan pendidikan di Kota Jayapura sudah berjalan, meskipun belum semua satuan pendidikan melaksanakannya.
Menurut Pekey, pelaksanaan ujian secara daring pada jenjang SD ke depan bisa dilakukan, yang terpenting dipersiapkan semua fasilitas pendukung di setiap sekolah, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM).
Seluruh Sekolah Dasar (SD) se-Kota Jayapura melaksanakan ujian akhir sekolah, mulai 15-22 Mei 2023. Pelaksanaan Ujian sekolah di hari pertama, Senin (15/5) kemarin, mendapat perhatian dari Pemkot Jayapura.
Namun begitu, Stefanus Kaphasiang enggan membeberkan nama sekolah yang dimaksud. ‘’Sekolahnya nanti kita sampaikan. Sekarang kita masih melakukan pembenahan,’’ terangnya.
Terkait dengan hal itu, Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah, Christian Sohilait menyebutkan ada empat program besar dari Merdeka Belajar. Pertama, Pemerintah memberikan kebebasan luas kepada tenaga kependidikan guru untuk memberikan ruang kepada siswa. Karena itu, presentase anak anak lebih besar ketimbang guru.
Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap 2 Mei, bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hadjar Dewantara seorang pahlawan pendidikan yang dihormati sebagai bapak pendidikan nasional di Indonesia.
Sebby menyebut pihaknya membakar gedung sekolah lantaran pendidikan di Papua dapat melumpuhkan kesadaran akan kepapuaan sehingga banyak generasi Papua sulit melihat masalah yang ada di depan mata.
Yang wajib pembelajaran daring ini, sebenarnya hanya untuk antisipasi trjadi hal yang tidak diinginkan bagi para siswa saat disekolah, namun karena saat ini siswa kelas VI, kelas X SMP dan kelas 12 SMA sudah mau ujian akhir, sehingga bisa diadakan sekolah tatap muka," ujar Frans Pekey di Jayapura, selasa, (14/2).
