Dari kekecewaan itulah ia menyatakan tidak memberikan dukungan kepada sosok pilihan DPP Golkar dan memilih memberikan dukungan kepada kandidat lain. Dikatakan Partai Golkar secara struktur memiliki kekuatan lebih dibidang pengkaderan. Hal itu dapat dilihat pada pemilu Legislatif dan Presiden 2024 kemarin. Golkar Papua berhasil menjadi partai pemenang baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun menegaskan kondisi ini tidak menuyulutkan semangat partai berlambang banteng untuk memperjuangkan kemenangan BTM-YB di Papua. Sebab sistem politik semacam ini, sudah bukan hal baru bagi mereka.
Yorim bahkan menerima surat dari DPP yang isinya pernyataan terkait penegasan DPP atas dukungan yang diberikan kepada Didimus - Esau. Selain itu PKB Yahukimo juga telah melapor ke Polda Papua terkait dugaan pemalsuan tandatangan ketua umum PKB untuk selanjutnya diusut.
Terkait netralitas ASN di masa masa Pilkada ini, Jeri menyampaikan sejak 15 Januari lalu telah dilakukan deklarasi netralitas ASN yang saat itu Pj Gubernur Papua masih dijabat M Ridwan Rumasukun. “Dengan tegas saat itu ASN diingatkan untuk netral dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.
Ketua LMA Port Numbay George Arnold Awi mengatakan untuk Pemilukada Papua maupun Kota Jayapura November nanti secara lembaga pihaknya berkomitment mendukung semua bakal calon kepala daerah, baik Walikota, maupun Balon Gubernur. Meski begitu secara personal tentu ada pilihan tersendiri. Soal pilihan sendiri hanya ia yang tahu saat di bilik suara nanti.
Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir mengatakan rakor tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa pemilu, terkhusus mulai tahapan pendaftaran hingga penetapan calon di bulan september nanti.
Adapun narasumber diantaranya Aparat Keamanan, dari Polreta Jayapura Kota dan Kodim 1701 Jayapura, kemudian penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sendiri maupun Bawaslu, serta Pemerintah Kota yang diwakili Kesbangpol.
Salah satunya Pasangan Calon Saint Benhur Mansnandifu (SBM) dan Anthon Kho. SBM mengatakan saat ini pihaknya sudah mengatongi dua surat B1KWK dari Pimpinan Partai Politik di Pusat. Partai Nasdem dan PAN yang masing-masing kuota 3 kursi dan total 6 kursi telah dinyatakan cukup untuk menjadi bekal pendaftaran yang sah.
Ia mengatakan karena desain koalisi hanya dengan komposisi 20 persen, diyakini akan berubah banyak. Apalagi dengan argumen pembentukan KIM Plus ini akan mendorong banyak perubahan terutama bagi parpol yang berada di KIM ingin mengajukan sendiri, tanpa harus menggenapkan menjadi 20 persen.
Ia mengaku sudah cukup lama di legislatif dan sudah banyak sekali aturan-aturan terutama perdasi dan perdasus yang dilahirkan selama dirinya berada di kursi DPR Papua. Aturan-aturan itu tentunya sebagai upaya DPR untuk membantu masyarakat Papua namun hal itu belum maksimal.
