Berdasar data tersebut, ada dua anggota DPR yang memiliki kekayaan di atas satu triliun rupiah. Yakni, Rusdi Kirana (PKB) dengan kekayaan lebih dari Rp 2,6 triliun. Rusdi memiliki aset berupa tanah dan bangunan di sepuluh tempat senilai Rp 289 miliar. Tiga aset di antaranya berada di Malaysia dan Singapura.
Sementara itu, di deretan wakil ketua dewan, posisi Sufmi Dasco Ahmad mewakili Partai Gerindra juga tak tergantikan. Berbeda dengan wakil ketua dari PKB, Golkar, dan Nasdem. Dari PKB, jatah wakil ketua diisi Cucun Ahmad Syamsurijal. Sebelumnya kursi itu diduduki Muhaimin Iskandar. Pada periode kali ini, Muhaimin tak lagi menjadi anggota DPR.
Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan, dari sejumlah variabel, kebaruan di DPR periode ini sangat minim. Sebab, hasil pemilu menempatkan urutan partai yang nyaris sama dengan 2019 lalu. Imbasnya, sebaran kursi tidak banyak bergeser signifikan, kecuali keluarnya PPP dari parlemen.
Kalaupun ada persoalan etik ataupun masalah di internal partai, bisa dibahas kemudian di level mahkamah partai. Hasil dari mahkamah partai baru digunakan sebagai dasar untuk memproses di masa mendatang. Jika tidak menggunakan sistem yang terukur, yang terjadi adalah kesewenang-wenangan.
Ketua Harian DPD Golkar Papua tersebut menjelaskan terkait pernyataaan yang bertolak belakang dengan putusan partai maka putusan tersebut bersifat individu. Dan iapun menegaskan bahwa arah perjuangan untuk Pilkada kali ini sudah diputuskan. Pihaknya juga menyatakan masih solid.
“Jika penyelenggara tidak bekerja dengan baik bisa menganggu tahapan Pilkada, atau mungkin para Paslon akan menggunakan cara-cara yang kurang baik untuk memenangkan diri mereka,” ujarnya.
Sebab secara organisasi seluruh Kader Golkar di Papua tegak lurus dengan keputusan DPP yang sifatnya final dan mengikat. Sehingga tidak ada satupun kader yang mengalihkan dukungan ke pasangan lain kecuali Pasangan MARI-YO.
Adapun DPP Golkar kini berharap kepada kedua figurnya tersebut baik Abisai Rollo dan Mathius D. Fakhiri bisa berkerja sama dan saling mendukung satu sama lainnya. Tentu saja perintah DPP Golkar tersebut jelas secara AD/ART Partai yang harus mewajibkan semua pengurusnya agar tegak lurus dengan perintah partai dan tidak berbelok dukungan kepada Paslon yang bukan diusung Partai Golkar pada Pilkada 2024 ini.
Dia mengatakan, penegasan mengenai pembatasan keterlibatan ASN dalam kegiatan politik atau berkampanye langsung sudah ada edaran Walikota yang ditandatangani langsung oleh mantan Sekda Kota Jayapura beberapa waktu yang lalu.
Pasalnya secara organisasi seluruh Kader Golkar di Papua tegak lurus dengan keputusan DPP yang sifatnya final dan mengikat. Sehingga tidak ada satupun kader yang berbelot dukungan ke pasangan lain kecuali pasangan Mari-YO.
