Kasus teror bom molotov di Kantor Jubi ini tak hanya menjadi perhatian masyarakat, khususnya para jurnalis di Papua, tapi juga sudah menjadi perhatian jurnalisi nasional. Bahkan, sebagai bentuk solidaritas, sejumlah wartawan melakukan aksi untuk mendorong agar penyidik kepolisian segera mengungkap kasus yang mengancam kebebasan pers di Papua ini.
Khusus Papua Induk dan Papua Selatan diakui tidak terlalu memiliki potensi yang mengkhawatirkan sehingga fokus perkuatan pasukan lebih diberikan kepada dua provinsi di atas. Polda mendekati masing-masing kandidat termasuk para tokoh yang berpengaruh untuk ikut memberikan pemahaman kepada masing masing pendukungnya.
Penyidik memang telah mengantongi sejumlah bukti baik seperti saksi yang melihat langsung kejadian tersebut maupun saksi yang melihat kedua terduga pelaku melintas disekitar TKP usai kejadian maupun bukti petunjuk berupa rekaman cctv di sekitar TKP. Hanya saja hal tersebut nampaknya belum bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengiring kasus teror ini ketingkat yang lebih tinggi yaitu penetapan tersangka.
Untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah pusat mengangngarkan dalam APBN sebesar Rp 71 Triliun, dengan sasaran 3 juta anak di seluruh Indonesia. Adapun program tersebut akan dibawa tanggungjawab Badan Gizi Nasional. Tidak hanya itu juga akan melibatkan TNI maupun polri.
Kapolda Papua Irjen Pol Patrige R. Renwarin mengatakan pemindahan personel dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional dan pengelolaan sumber daya manusia serta logistik di Papua Tengah.
Kaanevopsda Polda Papua, AKBP Johan Valentino Nanuru melalui Kasubbag Min Opsnal Dit Lantas Polda, AKP Suhardi Syailatua merincikan 92 Kasus Kecelakaan Lalulintas yang ditemukan selama operasi lilin cartenz 2024.
Padahal kasus tersebut hanyalah delik aduan yang bisa saja diselesaikan dengan restorative justice sementara kasus Jubi sangat jelas adanya teror dan ancaman terhadap kerja media Pers tentunya dengan begitu, maka masalah tersebut sesuatu yang sangat serius. Dari segi bukti baik keterangan saksi maupun bukti petunjuk berupa rekaman CCTV juga sudah ada namun Polda sebagai penanggungjawab penyidikan kasus tersebut dianggap belum mampu memberikan rasa keadilan bagi pihak korban.
Sapari mengatakan keenam kasus yang ditangani itu terdiri dari kasus penyalahgunaan dana Sekretariat DPRD Paniai menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 59.494.055.000 dengan tiga orang tersangka.
Irjen Patrige perediksikan ganguan Kamtibmas diwilayah hukumnya pada tahun 2025 masih terus berlanjut bahkan akan meningkat. Dan dari pemetaan yang dilakukan tercatat ada beberapa kabupaten yang diyakini masih menjadi basis KKB. Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Lanny Jaya dan Tolikara Provinsi Pegunungan yang menjadi catatan pihak keamanan.
Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengatakan keberhasilan Satgas ODC dalam melaksanakan operasi sejak Januari hingga Desember 2024, tak lepas dari peran serta semua pihak sehingga beberapa kali berhasil dalam target operasi.
