Dikatakan, kekeliruan yang dimaksudkan disini bukan karena sengaja, tetapi tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah, tersebut. Misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum cocok dengan keinginan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Dosen Ilmu pemerintahan Uncen, Dr. Renida Jozelina Toroby, menilai kedua calon memiliki peluang yang sama untuk menang atau kalah. Namun hal itu tergantung strategi politik yang dibangun parpol koalisi. Kata Renida, menyeberangnya CK, sang politisi senior Golkar ke kubu BTM dan langsung menjadi pemain utama, tentunya ada plus minusnya bagi kedua calon gubernur itu.
Yerimias menilai figur Constan Karma layak mendampingi BTM karena dia anak adat dari Saireri. Ia juga menepis isu soal hubungannya dengan BTM sudah retak dan akan pindah mendukung pihak sebelah.
Apa alasan BTM menyetujui menggandeng sang maestro birokrasi ini. Pasalnya, bisa dibilang masa keemasan Constant Karma sudah lewat cukup jauh dan apakah bisa menjalankan roda pemerintahan di usia yang tak lagi muda dengan tantangan yang tentu berbeda dengan masanya.
Anthon menilai anggaran Rp 189 miliar merupakan nilai yang fantastis di PSU Pilkada Gubernur Papua. Untuk itu, Anthon meminta perlu dilakukan pengawasan yang ketat.
“Jangan sampai anggaran yang besar tidak menghasilkan proses demokrasi yang berjalan sebagaimana yang diharapkan rakyat,” tegasnya.
Menariknya pada pendaftaran Constant Karma ke KPU Provinsi Papua sempat terhambat selama kurang lebih 20 menit. Pasalnya KPU Provinsi Papua harus lebih dulu memastikan Constant Karma benar-benar mendapatkan dukungan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung. Selain itu KPU Papua juga memastikan pada pendaftaran ini harus dihadiri oleh Ketua dan Sekretraris DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua.
"Pergantian wakil gubernur ini adalah rencana Tuhan agar PDIP keluar sebagai pemenang dan dari puluhan nama akhirnya muncul satu nama yang disepakati yakni Pak Constant Karma," ujar Komarudin Watubun kepada wartawan. Sebelumnya, sejumlah nama telah diusulkan oleh BTM kepada partai politik pendukungnya. Namun, setelah melalui proses evaluasi, PDIP dan PKN akhirnya memilih Constant Karma sebagai pendamping.
“Pesan saya seluruh penyelenggara dan ASN Pemprov harus netral, hilangkan kepentingan pribadi dan kelompok yang merusak jalanya demokrasi di Papua,” kata Ramses dalam arahannya.
Dia mengatakan, harus ada keseimbangan untuk posisi gubernur dan wakilnya yang mewakili dua wilayah itu. Jika partai pengusung mengambil wakilnya dari Tabi, itu justru akan menyulitkan proses selanjutnya. BTM sudah mewakili Tabi, karena itu wakilnya harus berasal dari Saireri.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo kepada wartawan mengungkapkan, rapat terkait dengan PSU Boven Digoel ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Pada prinsipnya, kata mantan Rektor Uncen ini bahwa Pemprov Papua Selatan siap mendukung pelaksanaan PSU di Boven Digoel tersebut.
