Sekretaris KPU Papua Pegunungan Agus Filma menyatakan untuk logistik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati di 8 Kabupaten semua pengadaannya dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan, tidak lagi terpisah dengan KPU Kabupaten, dan semua suarat suara sudah berada di 8 Kabupaten.
 Tujuan kampanye sebagai ajang pengenalan, penyampaian visi dan misi hingga gambaran umum mengenai rencana program kerja. Kegiatan ini digelar sebagai momen penting dalam proses demokrasi. Dimana seluruh calon politikus bersaing sehat untuk memperoleh dukungan publik.
Dari rekaman suara Sembilan menit tersebut terdengar suara mirip Cristian Sohilait yang mengajak para kepala distrik dan lurah untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada Gubernur Papua 2024. Sohilait muncul sekira pukul 11.00 WIT menggunakan kemeja bercorak dan dalam pemeriksaan, ia didampingi tim kuasa hukumnya.
  Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20217 dan Peraturan Bawaslu RI nomor 12 tahun 2023 tentang pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu maka semuanya itu dilaksanakan harus tepat jumlah, jenis, kualitas dan waktu.
Masyarakat yang memiliki dan menggunakan hak pilihnya, menjadi unsur penting dalam suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2024 pada 27 November mendatang. Sebagai pemegang hak suara, masyarakat telah disuguhkan berbagai bentuk kampanye paslon yang maju dalam kontestasi politik, Pilkada Provinsi Papua dan Kota Jayapura.
"Silahkan datang ke saya dan tunjukkan bukti ketidaknetralan kami dimana. Tapi kalau mau tantang saya untuk menunjukkan netralitas. Saya akan ambil langkah-langkah," tegasnya. Ia mengatakan, soal netralitas Polri, Kapolri telah mengeluarkan TR (surat perintah) yang mengarahkan jajaran kepolisian untuk tidak menangani tindak pidana yang melibatkan calon-calon kepala daerah,"Â jelasnya dalam siaran pers
  Adapun pada acara tatap muka tersebut BTM menerima sejumlah aspirasi dari warga Kampung Buton. diantaranya masalah pendidikan. Warga setempat berharap BTM nantinya bisa mengelolah pendidikan di Papua dengan baik. Pasalnya menurut mereka, pengolahan pendidikan di Provinsi Papua saat ini tidak berjalan maksimal seperti biaya pendidikan yang masih tinggi.
Dalam debat ini ada berbagai isu yang dibahas antara lain pelayanan kesehatan, masalah kemiskinan ekstrim, masalah pembangunan infrastruktur, masalah pelayanan publik, masalah disparitas harga BBM di Papua, dan masalah transportasi serta perekonomian untuk pelaku usaha lokal di papua.
 Jika kemudian saat pleno terdapat kekurangan syarat formil dan materiil, maka disampaikan kepada pelapor untuk melengkapinya. Kemudian Bawaslu menerima kembali hasil perbaikan yang selanjutnya diregistrasi.
Debat antar mahasiswa yang digelar Fakultas Hukum Uncen ini diikuti 8 tim, masing masing dari Internal Uncen dan beberapa Tim dari Kampus USTJ. Dari panitia kegiatan, melaporkan awalnya 16 tim yang terdaftar. Namun setelah proses eliminasi, separuh dinyatakan gugur dan separuhnya masuk tahap debat antar mahasiswa.
