Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait, mengatakan peluncuran pilkada ini merupakan proses awal dimulainya tahapan pilkada di Kota Jayapura. Untuk itu, dia meminta penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, mulai bekerja dengan berbagai persiapan yang matang guna menyukseskan Pilkada serentak pada November 2024 mendatang.
Penegasan kedua dari momentum sejarah itu, kata BTM, sebagai awal perjuangan PDIP berkonsolidasi ke seluruh pilar, hingga masyarakat tingkat bawah. Langkah ini bagian dari upaya memenangkan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Papua.
Kepala BSNPG Syahmud Basri Ngabalin mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Golkar dalam menghadapi Pilkada. Sebab masalah mendasar yang dihadapi Partai Politik adalah memastikan suara di TPS.
"Alutsista milik TNI-Polri siap dikerahkan bila penyelenggara pemilu membutuhkan untuk mengirim logistik ke berbagai wilayah di Tanah Papua," kata Menko Polhukam Hadi Tjahjanto kepada ANTARA seusai memberikan pengarahan kepada TNI-Polri menjelang pilkada 2024 di Tanah Papua , di Jayapura, Kamis.
“Kami juga sangat berharap agar para peserta Pemilukada melalui partai politik pengusung nantinya juga dapat menjaga kestabilan keamanan dan mengkondisikan para pendukungnya agar tidak bertindak diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rumasukun.
Pengurangan ini disebabkan, jumlah pemilih pada Pemilu serentak 14 Februari 2024 lalu maksimal 300 pemilihm namun pada Pilkada serentak 2024 jumlah pemilih disetiap TPS bertambah antara 400-600 orang.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, dalam arahannya di rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Papua, yang diselenggarakan di Hotel Aston, Jayapura, Rabu (29/5) kemarin.
Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun mengingatkan seluruh KPU dan Bawaslu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk bekerja sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang ada. Sehingga potensi kerawanan konflik horizontal bisa diminimalisir saat Pemilukada nanti.
Karena menurutnya penunjukan penjabat walikota bukan kewenangan legislatif, namun ada pada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga pihaknya tidak merasa kecewa atas putusan tersebut.
Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Badan Intelkam Polri 2024 di Jakarta, Selasa, Hadi mengingatkan kerawanan selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dapat meningkat hingga ke tingkat sedang dan tinggi sehingga butuh perencanaan yang matang dan tajam demi mengantisipasi potensi gangguan tersebut.
