Dengan target yang terpenuhi tersebut maka baik Coklit secara manual maupun secara online atau elektronik telah mencapai 100 persen. Diketahui, sesuai dengan jadwal dan pentahapan KPU RI, pencoklitan ini berlangsung selama 1 bulan dimulai 27 Juni dan berakhir 24 Juli 2024.
MRP-BD seyogyanya memperhatikan syarat pada Pasal 12 huruf a, yang menyebutkan bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua (juga Papua Barat Daya) adalah Orang Asli Papua (OAP).
Rakor ini menghadirkan sejumlah intansi, seperti pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dukcapil, TNI-POLRI, dan pihak Lapas Abepura. Tujuannya untuk mengkoodinasi data pemilih khusus yang ada disetiap lembaga yang ada.
Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh badan Kesbangpol kota Jayapura dengan mengumpulkan semua tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam berbagai paguyuban organisasi perempuan dan organisasi pemuda di kota Jayapura untuk diberikan sosialisasi.
Mantan Ketua KPU Kabupate Merauke itu menjelaskan, setelah Juknis tersebut disusun, selanjutnya akan disampaikan ke KPU RI. ‘’Jadi hasil Juknis yang kita susun itu juga belum final. Hanya masukan ke KPU RI, karena tentunya kita yang tahu kondisi kita disini,” tambahnya. Selanjutnya tinggal menyamakan presepsi dengan MRP sehubungan dengan proses tersebut.
Sejumlah bakal calon ramai menjadi perbincangan dimana nama-nama seperti Herry Ario Naap (HAN), sudah mencuat sebagai Bakal Calon Bupati yang diusung Partai PDI Perjuangan. HAN sendiri mengaku sudah siap untuk bertarung pada Pilkada 2024 untuk Kabupaten Biak Numfor.
Ini dalam rangka memindak lanjutihari putusan MK untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS). Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Jingga menyatakan meski surat dari KPU RI sudah diturunkan namun pihaknya masih melakukan pengecekan surat suarat untuk distrik tersebut.
Seperti di Distrik Abepura memang secara data, tahapan coklit sudah 100 persen. Namun kondisi riil di lapangan masih ada beberapa kelurahan yang belum dicoklit. "Karena dari pantauan kami di lapangan ada beberapa kelurahan di Distrik Abepura ini yang belum ditempelkan stiker coklit," kata Frans.
Kapolresta Jayapura Kombespol Vicktor Mackbon mengatakan, selain memetakan daerah-daerah rawan pihaknya juga rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga para penyelenggara terutama KPU Bawaslu kota Jayapura.
Pria kelahiran Puncak Jaya ini mengatakan seharusnya jelang Pemilu yang tersisa beberapa bulan lagi bisa disikapi bijak oleh TNI Polri. Ia meminta jangan karena mengedepankan pengejaran terhadap kelompok berseberangan, akhirnya berdampak pada tidak kondusifnya suatu daerah seperti situasi Puncak Jaya saat ini.