Ketua Asnepa Kota Jayapura, De Fretes Numberi, mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk komitmen dan keyakinan mereka terhadap pasangan BTM-CK menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua y
Menanggapi kondisi itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Methodius Kossay, SH, M.Hum, CMP, CT, mengatakan bahwa seluruh kantor pelayanan publik tak terkecuali KPU harus terbuka dan transparan demi kepentingan masyaraka
“Sementara kita tidak menggunakan dana cadangan. Sebab kita bisa menggunakan itu apabila ada persetujuan dari DPR Papua, jika DPRP tidak setuju masak kita memaksakan. Namun ada mekanisme lain,” kata Ramses.
Mendagri mengatakan, Pilkada 2024 meskipun sebagian besar daerah telah melaksanakan, namun masih banyak Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang mengganggu kelancaran tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karenanya, dia berhara
Ketua Relawan Koteka Bersatu, Temin Wenda, mengatakan bahwa dukungan terhadap pasangan BTM-CK sudah diberikan sejak Pilkada sebelumnya. Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan digelarny
Selain itu mereka juga membahas terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Pada kesempatan ini pula pihak Bawaslu juga meminta dukungan anggaran kepada Pemerintah Kot
Dalam kunjungan itu hadir diantaranya Pdt. Yusak Hamadi, perwakilan umat Hindu Kabupaten Keerom Ketut Wiranata, Ondo Afi wilayah Seven 42 dan Elseng Enos Waskai, Jhon Yeos, serta perwakilan paguyuban Ikawangi Keerom, Rud
Ia menyampaikan bahwa jajaran Korem 172 telah mulai menyiapkan pasukan untuk pengamanan sejak dini. Pasukan-pasukan tersebut akan mulai bertugas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada. "Kita
Selain itu, ia menekankan pentingnya kajian regulasi untuk memastikan legalitas penggunaan dana cadangan bagi PSU. "Harus jelas apakah anggaran cadangan boleh dialokasikan untuk PSU. Di sinilah politik anggaran berpe
"Kita tetap akan memakai APBD Papua. Kita tidak bicara soal dana APBN karena sudah dijelaskan oleh Mendagri bahwa PSU menjadi tanggung jawab APBD Papua. Untuk dari mana yang digeser itu nanti makanya ini akan kami bahas
