Ketua Komisi D DPRK Jayapura Deli Lusyana Watak mengatakan dalam monitoring tersebut ia dan beberapa anggota komisi lainnya menemukan adanya proyek pembangunan laboratorium di SMA N 4 Jayapura yang dilaporkan telah 100 persen pembangunannya, namun kenyataan masih ada beberapa bagian tertentu yang belum selesai.
  Kepala SMKN 3 Jayapura, Fransiscus Tunggul Kasih Amarta, menyampaikan bahwa UKK diikuti oleh seluruh siswa kelas XII dari sembilan jurusan yang tersedia. Meliputi, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Listrik, Teknik Pemesinan, Teknik Pengelasan, Teknik Konstruksi dan Perumahan, Teknik Geomatika, Teknik Otomotif, serta Teknik Desain Permodelan dan Bangunan.
 Beberapa topik utama yang dibahas meliputi persiapan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Olimpiade Sains Nasional (OSN), serta evaluasi akhir tahun ajaran 2024-2025. Selain itu, rapat juga membahas persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang dijadwalkan berlangsung pada Mei-Juni 2025.
  Berhubung di sekolah olahraga ini merupakan salah satu mitranya, dan seratus persen siswanya merupakan orang asli Papua. Maka pihaknya mendorong siswa siswi lulusan SKO Buper itu, bisa melanjutkan pendidikan tinggi di kampus tersebut dengan memilih Fakultas Keolahragaan Uncen.
Guru Besar Uncen, Prof.Avelinus Lefaan, mengungkapkan, upaya pemerintah untuk penghematan anggaran negara untuk mendukung program makan bergizi gratis, sebenarnya tidaklah soal. Namun kebijakan ini juga nyatanya berlaku hampir disemua kementerian. Sehingga secara otomatis kebijakan dan jalannya program akan berdampak ke daerah.
  Pertemuan tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua YPK Tanah Papua, Jhon Betaubun bersama jajaran kepengurusan YPK. Menurut Wakil Sekertaris YPK Tanah Papua, Yustus Pondayar, pertemuan yang berlangsung kurang dua jam tersebut membahas dua hal diantaranya terkait pendidikan khususnya guru P3K yang dulunya ada di sekolah-sekolah YPK namu sudah ditarik ke sekolah negeri.
  Kepala BGP Provinsi Papua, Fatkurohmah, mengungkapkan ada tiga kelompok masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut. Sehingga pihaknya pun menghentikan aktivitas kegiatannya dan saat ini sudah dipindahkan ke kantor Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP), Papua, yang berlokasi di sekitar Kotaraja, Distrik Abepura.
Dikatakan, Dinas pendidikan mengelola anggaran yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun. Meski tidak merincikan angka pasti dari total anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, namun kata Marthen hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang disebut Mandatoy Spending.Â
 Sebagai contoh di SMKN 2 Jayapura kurang lebih sebanyak 12 anak yang belum menerima Bosda dari total yang terima sebanyak 256 siswa khusus orang asli papua. Hal itu disampaikan langsung Kepala Sekolah SMKN 2 Bisnis Manajemen Jayapura Elia Waromi kepada wartawan, Kamis (6/2). Elia mengatakan, penyaluran dana Bosda disekolah itu telah berjalan lancar namun kurang lebih sebanyak 12 anak yang belum terima.
