Kegiatan yang dihadiri seluruh pimpinan SKPD, sekretaris eselon lll, PPTK, Kasubbag keuangan, dan kasubbag program. Dengan membahas APBD Provinsi Papua, tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3 terilun lebih dan jumlah sub kegiatan sebanyak 1021, sementara jumlah paketnya sebanyak 6479.
Hal itu disampaikan Ketua Panitia HUT ke-79 RI, Setyo Wahyudi pada acara launching pencanangan HUT RI sekaligus jalan santai di Provinsi Papua yang di gelar di halaman Kantor Gubernur, Jumat (2/8) kemarin.
Menurut Benedicta nantinya aka nada hari minum tablet tambah darah setelah bersepakat dengan kabupaten dan sekolah-sekolah khusus remaja-remaja putri yang ada di SMP dan SMA-SMK.
Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Setyo Wahyudi mengatakan, pencanangan inflasi merupakan hal yang harus dilakukan, karena amanah dari pemerintah pusat.
"SMK 5 ini punya jurusan multimedia, kita akan berkolaborasi dengan mereka. Kita akan berikan pemahaman dan meningkatkan kapasitas murid di bidang teknologi," kata Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri A. Yudianto, kepada wartawan.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Setyo Wahyudi mengatakan kegiatan ini juga dalam rangka perayaan HUT ke-79 RI sehingga dapat memperkuat rasa nasionalisme.
Pj. Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan, ketika berbicara stunting artinya ini berbicara tentang seorang ataupun anak-anak yang kemudian akan tumbuh 20-40 tahun ke depan yang akan terus melanjutkan roda pembangunan atau pemerintahan di daerah ini secara khusus di Papua Pegunungan.
Menurut, Ketua Panitia Pelaksanaan HUT RI ke-79, Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Setyo Wahyudi, berbagai rangkaian kegiatan akn dilakukn baik itu bakti sosial, bersih-bersi dan juga perlombaan, hingga acara puncak akan dilaksanakan di Stadion Mandala Jayapura.
 Pelaksana Tugas, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Alexander Koostan Y Kapisa, menyampaikan posisi dana cadangan Pemprov awal dirinya menjabat sekitar Rp 400-an miliar.
Kendati ASN harus menjaga netralitas, namun lanjut Mad- daremmeng sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri, ASN diperbolehkan hadir pada saat kampanye terbuka pasangan calon untuk mendengarkan visi misi dari pasangan calon tersebut.
