Ketua II DPR Papua Pegunungan Bertus Asso mengatakan, satu tahun lalu mereka melihat perkembangan cukup baik dalam pelayanan pemerintahan di Papua Pegunungan, dimana grafiknya kalau dilihat ini mulai menurun.
“Saya pikir inilah yang sudah kita lakukan di lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana kami BPKAD, Inspektorat dan OPD terkait, sudah melakukan langkah-langkah secara formal untuk menertibkan semua aset yang dimiliki oleh Pemda,” kata Kapisa kepada Cenderawasih Pos, Senin (18/2).
Terkait dengan adanya penolakan dari beberapa pelajar di Kota Jayapura yang dituangkan melalui aksi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, pelajar tingkat SMP-SMA menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Slamet berharap pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan efektif. "Saya senang dengan semangat Pj Gubernur Papua. Beliau sangat mendukung perbaikan tata kelola keuangan demi kemajuan masyarakat Papua," ujarnya.
Ia menerangkan, dari Rp 291 miliar itu, komponen terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat mandatori untuk infrastruktur yang mencapai Rp 181,68 miliar “Angka ini habis tanpa sisa, nihil," tegasnya.
Kata Ramses, masalah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena kompleksitas masalah yang melibatkan hak ulayat dan aturan hukum formal. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara fakta di lapangan dan aturan hukum agar tercipta solusi yang dapat diterima semua pihak.
Menyikapi hal itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan MBG tujuannya baik untuk meningkatkan gizi anak-anak setempat. “Terkait dengan adanya penolakan, harus kita tanya dulu, kenapa dan apa alasannya hingga mereka melakukan penolakan dengan program pemerintah itu,” kata Gubernur Ramses
"Aspirasi yang akan disampaikan kita akan terima di kantor Gubernur Papua Pegunungan, untuk adik -adik semua kita menuju ke kantor gubernur bersama -sama,"katanya di ruas Jalan Yosudarso Wamena.
Sebab menurut Kapisa, untuk belanja pegawai diambil dari dana alokasi umum (DAU) yang bebas dan juga menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk TPP. “Puji Tuhan untuk hak-hak pegawai masih dalam konteks yang normal, bagian ini yang saya mau pastikan,” ucapnya.
Karafir menegaskan bahwa Benhur Tomi Mano adalah sosok pemimpin yang hebat dengan kapasitas dan kapabilitas yang telah teruji. Oleh karena itu, dalam Pilkada Papua yang lalu, ia memberikan dukungan penuh kepada pasangan tersebut yang merupakan putra asli dari wilayah Tabi-Saireri.
