Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut, KPU Papua mengajukan anggaran sebesar Rp 168 miliar. Angka ini lebih besar dibanding anggaran Pilkada pada November 2024 sebesar Rp 155 miliar. Kemudian Bawaslu Papua mengajukan sebesar Rp 151 miliar atau hampir 200 persen lebih.
Festival yang digelar Pemprov Papua Pegunungan merupakan hasil kolaboarasi pemerintah dengan berbagai orbagisasi muslim seperti MUI dan juga paguyuban KKSS, gerakan ekonomi kreatif dan dewan kesenian Papua Pegunungan dengan menampilkan beberapa grub band lokal untuk mendukung acara tersebut.
Ia menekankan pentingnya menjaga dan merawat rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, serta meningkatkan kesadaran untuk mencintai, bangga, dan paham tentang rupiah.
“TMMD bukan hanya soal membangun fisik, tetapi juga membantu masyarakat mengatasi berbagai kesulitan. Kehadiran TNI dalam pembangunan daerah menjadi bukti nyata komitmen mereka untuk Papua,” ujar Ramses Limbong.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Velix Vernando Wanggai, usai melakukan perjalanan ke Danau Habema bersama Penjabat Ketua TP-PKK Papua Pegunungan, Herwin M. Wanggai, menyatakan jika wisata Danau Habema ini salah satu destinasi wisata yang menarik namun belum dikelola secara optimal karena beberapa faktor.
Frans Reba mengatakan penertiban itu dilakukan oleh Tim gabungan dari Bappeda, Satpol PP, Dinas Perikanan Provinsi Papua, hingga Polresta Jayapura Kota. Untuk satu bulan kedepannya UPTD PPI Hamadi itu akan dijaga ketat oleh para petugas keamanan.
Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok jelang Ramadan dan Idul Fitri. Untuk saat ini, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyampaikan situasinya masih kondusif khususnya ketersediaan bahan pangan masih dalam rens aman.
Triwarno Purnomo menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam mewujudkan rute pelayaran ini. “Puji Tuhan, kita bisa menyaksikan KM Dorolonda berlabuh di Pelabuhan Waren. Setelah melalui berbagai proses, akhirnya pada November 2024, SK Penetapan Trayek ini dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut,” ungkapnya.
Dari postur APBD sebesar Rp 2,7 triliun, terpangkas Rp 291 miliar akibat efisiensi. Untuk itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong meminta pelaksanaan PSU Pilkada Papua harus dilakukan secara efisien. Pihaknya pun mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Ramses, dengan begitu anggaran dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih penting. "Saya sudah instruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah -OPD- di lingkungan Pemprov Papua agar menerapkan instruksi tersebut," ujarnya.
