Kegiatan yang dilaksanakan di 5 (lima) lokasi ini dipantau oleh Karo SDM Polda Papua Kombes Pol Sugandi S.I.K., M.Hum, dan tim pengawas IPDN serta juga diawasi oleh anggota Provost Polda Papua.
Sekda Maddaremmeng menjelaskan, pendaftaran ini akan berlangsung sampai 6 September 2024 mendatang. Dengan pendaftaran yang dilakukan secara online tersebut akan memudahkan calon pencari kerja yang ingin menjadi ASN dari Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Yohanes Walilo menyebut TPP sebelumnya tak masuk dalam APBD induk, lantaran kondisi fiskal daerah yang tidak mencukupi.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong angkat bicara terkait dengan pendistribusian Aparatur Sipil Negara (ASN). Ramses mengaku sedang mencari solusi terkait masih ada ribuan ASN yang menumpuk di provinsi induk, Papua. Karena ASN belum digeser ini juga secara otomatis menjadi beban keuangan daerah.
Ramses menegaskan bagi ASN yang melanjutkan karir dalam jalur politik sebaiknya segera mengundurkan diri dari ASN maupun jabatan untuk maju menjadi bupati, wali kota maupun wakil wali kota.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, mengatakan rapat tersebut membahas kesiapan akomodasi dan jumlah warga katolik yang akan ke Vanimo. Adapun jumlah warga katolik ke Vanimo untuk mengikuti kegiatan tersebut kurang lebih 160 orang.
Pada momen ini, Ramses mengajak semua generasi muda untuk menjadikan Papua hebat dan maju. Ini sebagaimana tema HUT RI yakni Nusantara Baru Indonesia Maju yang bermakna Papua juga memiliki harapan baru menjadikan Indonesia maju.
Diakuinya ada beberapa langkah yang dilakukan agar realisasi penerimaan PKB bisa mencapai target di sisa waktu empat bulan ke depan. Kendati begitu, ia tetap optimis penerimaan PKB akan mencapai target yang dibebankan negara.
Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo sebelumnya memberi kebijakan untuk formasi 1.000 CPNS yang akan diterima tersebut dimana 80 persenya adalah Orang Asli Papua dan 20 persen non asli Papua. Apakah kebijakan ini diteruskan oleh Pj Gubernur Papua Selatan yang baru Komjen (Purn.) Rudy Sufahriadi ?
