Dari sepanduk yang dibawa para pendemo, tertulis berbagai tuntutan, diantaranya yakni Meminta Pj Gubernur segera keluarkan SPTJM Non ASN pemprov Papua, kemudian meminta segera umumkan data Non ASN yang terdata dalam database Menpan dan mendata Honorer yang belu terdata pada database Menpan, terus meminta kepada Kapolda papua agar mengusut tuntas data Honorer siluman di Pemprov Papua, dan juga terakhir segera mengeluarkan Honorer siluman dalam pengangkatan, EX THK ll.
Karena menurutnya ada beberapa komponen-komponen listrik yang sudah tidak berfungsi lagi bahkan sudah hilang seperti Sakelar, sehingga harus diperbaiki. "Kalau mau kasih nyala sakelar-sakelar di tiang itukan sudah tidak ada, mau kasih nyala bagaimana?" ucapnya.
Diketahui Provinsi Papua Pegunungan kini sudah memiliki kepengurusan Asprov PSSI Papua Pegunungan periode 2024-2028. Dimana Athenius Murip yang merupakan Dandim 1702/Jayawijaya dipercayakan menjadi Ketua Asprov Papua Pegunungan.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan Irwanto Halitopo ST, MT mengatakan, mengoptimalkan saluran air dilakukan karena selama ini masyarakat yang tinggal dalam kota wamena Kabupaten Jayawijaya selalu mengelu akibat dari dampaknya banjir pada waktu hujan, sehingga ditangani langsung oleh Dinas PUPR Provinsi Papua.
Kontingen Papua Pegunungan akan diperkuat sebanyak 105 atlet dari 16 cabang olahraga perorangan dan beregu. Dimana 30 atlet dari 15 Cabor wild card serta satu cabang olahraga PSSI (Sepakbola dan Futsal).
Pasalnya, jika selama ini harga beras murah yang disediakan Pemerintah kerja sama dengan Bulog untuk kemasan 5 kg dengan harga Rp 53.000, maka kali ini hanya dijual dengan harga Rp 25.000 atau hanya Rp 5.000 perkilonya.
Kesiapan Pemprov Papua Selatan ini disampaikan Apolo Safanpo menanggapi permintaan seorang nelayan dari Menara Lampu Satu Kelurahan Samkai Merauke yang perahunya rusak bersama dengan sejumlah nelayan lainnya akibat diterjang ombak saat terjadi banjir rob atau banjir pasang beberapa waktu lalu.
Plt Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyebut penyampaian aspirasi merupakan hal biasa dan hak setiap warga negara. Sebab, dijamin dalam Undang Undang yaitu menyampaikan pendapat di depan umum.
  Menurut Debora, proses tender proyek di lingkungan Pemprov Papua saat ini seluruhnya melalui layanan pengadaan secara elektronik. Dimana tahap pertama, BPBJ Papua sudah mengirim ke seluruh perangkat daerah di provinsi untuk melakukan penginputan rencana umum pengadaan (RUP).
 Ia mengatakan, mulai tahun akademik 2024 biaya pendidikan mahasiswa program Papua Unggul dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota. Menurut dia, sampai 2026 program Papua unggul, lanjut dia, yang telah membiayai kurang lebih 1.000 mahasiswa asli Papua kuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan di luar negeri.
