Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Yimin Weya, mengatakan pihaknya akan melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas tempat wisata di provinsi induk (Papua), dikarenakan menurut Yimin, Provinsi Papua punya potensi yang sangatlah cukup dalam mengelola tempat pariwisatanya.
  Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua, Samuel Siriwa, mengatakan pihaknya telah mengambil langkah penting dalam memahami dan mengelolah ketahana pangan di sembilan kabupaten kota di bumi cenderawasih.
 Selain itu, Setiyo meminta seluruh perangkat daerah yang mengelola pungutan penerimaan juga memperhartikan realisasi penerimanya. Sebab antara pendapatan dan belanja harus berimbang.
‘’Kita ajukan kembali ke pusat melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan karena anggarannya tahun ini belum teralokasi. Kita ajukan seluruh dokumennya, nanti mereka yang tentukan berapa anggarannya,’’ kata mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke ini, kepada media Cenderawasih Pos, baru-baru ini. Â
Walilo mengaku jika pihaknya baru mendapat surat dari KPU RI tentang pemberitahuan terkait dengan ASN yang berencana maju sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur juga calon walikota dan wakil walikota serta calon bupati dan wakil bupati.
 Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Dr. Drs. Alberth Rapami, M,Si, kepada media ini mengungkapkan larangan terbaru tersebut dikeluarkan pertanggal 28 Mei 2024.
PJ Bupati Lanny Jaya Alpius Yigibalom, SH, MSi, mengaku jika masyarakat kabupaten Lanny Jaya sudah sangat lama menginginkan dan merindukan adanya kelistrikan yang yang baik di Lanny Jaya bahkan sudah 10 tahun Pemda Lanny Jaya menganggarkan untuk masalah kelistrikan yang memadai
Pemerintah Provinsi Papua harus menyiapkan langkah konkrit pasca berbagai perubahan regulasi yang diterapkan dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Perangkat daerah di lingkungan Pemprov diminta segera melakukan penyesuaian penyesuaian termasuk membangun konsolidasi dengan instansi yang lebih kuat
Menurut Derek, Pancasila harus jadi dasar seiring dengan keterbukaan informasi. Hal ini agar generasi muda tidak kehilangan identitas, komitmen dengan nilai pancasila serta menyaring semua informasi yang tidak sesuai dengan budaya dan semangat bangsa ini.
  Peninjauan lokasi pusat pemerintah Provinsi Ppaua Selatan yang dilakukan Wamendagri dan Komisi II DPR RI tersebut merupakan rangkaian kegiatan terakhir yang dilakukan di 4 daerah otonomi baru (DOB) provinsi di Papua. Yang diawali dari Provinsi Papua Barat Daya, kemudian Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya Provinsi Papua Pegunungan dan terakhir Provinsi Papua Selatan.
