Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Selatan, Soleman Jambormias kepada wartawan disela-sela seleksi tersebut, mengungkapkan, seleksi PPLP yang dilakukan ini khusus untuk sepak bola.
Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi( Kemendes PDTT) Prof (H.C), Dr.(H.C) Drs, A . Halim Iskandar. M.Pd menyatakan tentu di daerah -daerah afirmatif itu dana desa boleh digunakan secara spesifik terkait apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kampung-kampung.
Mentri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Mendes PDTT) Prof (H.C), Dr.(H.C) Drs, A . Halim Iskandar. M.Pd menyatakan jika komitmen pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal hingga mencapai kategori maju merupakan satu prestasi oleh karena itu patut untuk terus dipetahankan dan terus ditingkatkan lebih baik lagi.
Mentri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Mendes PDTT) Dr.(HC) Drs, A . Halim Iskandar. M.Pd usai tiba di bandara Wamena langsung di jemput PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A yang didampingi PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM, dalam rakor percepatan pembangunan daerah tertinggal tersebut akan dipusatkan di Gedung Wio I Kantor Bupati Jayawijaya
“Sudah ada tiga ASN Pemprov yang diberhentikan dengan hormat karena pencalegannya, yang bersangkutan sudah menyatakan pengunduran diri dengan resmi sesuai mekanisme yang diatur dalam undang undang ASN,” ujarnya.
Terkait ini Sekretaris DPR Papua, Dr Juliana Waromi mengungkapkan pentingnya memaksimalkan potensi asset yang dimiliki Pemprov untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut bahwa untuk DPR Papua sendiri ada dua asset yang bisa digunakan. Pertama mes DPRP dan kedua lahan parkir belakang gedung baru yang cukup luas.
Kebijakan penghapusan denda keterlambatan ini akan berlangsung selama 3 bulan terhitung mulai 15 Juli-20 Oktober 2024. Jika penghapusan denda administrasi keterlambatan pembayaran pajak ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas, maka kali ini penghapusan denda tersebut berlaku untuk semua jenis kendaraan, baik plat kuning, merah dan hitam.
Pj Gubernur Papua Selatan Diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Papua Selatan Willem Andrew Da Costa saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, pelaksanaan Musrenbang RPJPD ini merupakan bagian dari proses perencanaan untuk menentukan kebijakan masa depan.
Saat masuk ke dalam ruangan tersebut, yang bersangkutan kata dia sudah marah-marah. Kemudian Makmura berusaha menenangkan. Namun tetap tidak terima dan merusak meja kerja yang sehari-harinya ia pakai tersebut. ‘’Informasi yang bersangkutan katanya masih datang marah-marah,’’ katanya.
Sekretaris Umum KONI Papua Selatan Antonio Liberto Ohoitimur kepada media ini mengungkapkan bahwa dari usulan anggaran sebesar Rp 60 miliar ke Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah disetujui sebesar Rp 14,5 miliar.
