Hegemur mengatakan setelah mendengar dan memperhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh Pendapat Dewan yang terhormat melalui Laporan Gabungan Komisi dan Laporan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperdasi tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2023, maka ada beberapa hal yang menurut dia penting dan prioritas untuk semuanya.
Rancangan Perdasi tentang Pertanggung jawaban APBD TA 2023 sendiri merupakan wujud kinerja Pemerintah Provinsi Papua sebagai tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur menerangkan, Undang-Undang Otsus dan peraturan turunannya PP 106 dan 107 membagi kewenangan kekhususan. Dengan aturan tersebut, kabupaten/kota kini juga memiliki kewenangan khusus.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pertama pihaknya telah disurati oleh kementrian dalam negeri untuk mengingatkan para bupati di 8 kabupaten supaya menyelesaikan NPHD.
Pj Sekda Papua, Derek Hegemur, berharap peserta begitu keluar menjadi seorang pemimpin yang memahami kondisi dimana dia bekerja, terlebih hari ini sudah ada 6 provinsi di tanah Papua.
Satu yang mulai terdampak adalah operasional RSU Abepura. Rumah Sakit tipe B ini nyaris kolaps karena minimnya anggaran sementara jumlah pasien terus bertambah. Terkait ini Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy mengaku tak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Dari pengelolaan TPI Hamadi tersebut, pendapatannya masuk ke Pemerintah Kota Jayapura meliputi retribusi, pungutan termasuk penentuan harga dasar ikan,” ujarnya.
Pj Sekda Papua, Derek Hegemur mengatakan, dalam FGD tersebut yang dibahas adalah instrumen berkaitan dengan kewenangan kekhususan dengan adanya UU nomor 2 tahun 2021 tindak lanjut dari PP 106-107.
Plt. Kepala Dinas Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Papua, Achmad Djalali mengatakan pihaknya berfokus pada program TPBIS. Djalali mengatakan perogram tersebut sebenarnya sudah ada sejak tahun 2018 lalu yang dikembangkan oleh perpustakaan Nasional.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan apresiasi karena pemerintah pusat memilih Wamena untuk rapat koordinasi kesiapan Pilkada.
