Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura Robby Awi, mengatakan hingga Agustus 2024 realisasi target PAD sudah mencapai Rp 169 miliar atau 65 persen, dan tersisa Rp 170 miliar.
  Pemerintah kota Jayapura kemudian merespon dengan melakukan penundaan terhadap tahapan pengangkatan terhadap ribuan tenaga kontrak tersebut. Di satu sisi verifikasi dan validasi ulang di tingkat OPD kemudian dilakukan dan hasilnya ada cukup banyak nama tenaga kontrak yang masuk dalam data pengangkatan itu yang justru diduga tidak tercatat sebagai tenaga honorer alias siluman.
 Dia mengatakan penataan kota terhadap masalah-masalah sosial ini harus dilakukan segera. Karena Kota Jayapura saat ini menuju kota industri dan jasa yang terus berkembang pesat ke depannya. Karena itu perlu dimulai penataan pada bagian-bagian lain yang juga dapat memberikan pengaruh terhadap pengembangan dan kemajuan kota kedepannya.
  Menurutnya dari 7 lokasi ada sekitar 3 atau 4 titik yang dampaknya sangat besar. Mulai dari kali di Youtefa, Kali Acai, juga kali di SMA Negeri 4 Entrop. Tiga titik ini apabila pada saat hujan deras terjadi, sering mengalami banjir besar, hingga menyebabkan dampak terhadap masyarakat atau lingkungan tempat tinggal masyarakat.
  Kepala Bidang SMA/SMK Kota Jayapura, Nurjaya mengatakan, melalui kegiatan itu pihaknya ingin memastikan, sebelum memasuki tahun ajaran baru tahun ini, Dapodik di semua satuan pendidikan SMA dan SMK sudah valid.
  Dijelaskan PKS pertama sudah dilakukan sejak 2019-2022 dan PKS kedua 2023-2027. Sesuai ketentuan Pemkot Jayapura, kemudian melakukan pengecekan langsung terhadap aset aset milik Pemkot Jayapura itu. Sesuai kesepakatan, setelah perjanjian awal PKS di 2019, aset dari PT Angkasa Pura itu harus diserahkan kepada Pemkot Jayapura.
  Selanjutnya terkait dengan keberadaan sertifikat hijau analog dalam masa transisi tetap dilaksanakan alih media, dimana masyarakat akan mengajukan sertifikat hijau itu ke kantor Pertanahan Kota Jayapura, lalu pihaknya akan melakukan scan upload kembali, dan sertifikat hijau dalam bentuk fisik itu ditarik dan diterbitkan sertifikat elektronik.
  Sekda kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, kebijakan tersebut sebenarnya sangat bagus dan tepat karena menyangkut hak pilih dari seorang ASN yang juga boleh memberikan hak pilih atau memilih seorang calon kepala daerah.
  Apa yang disampaikannya itu mengacu pada, ketentuan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 dan pasal 59 ayat 3, yang menyatakan bahwa pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari ASN sejak ditetapkan sebagai calon.
 Kepala Bapenda Kota Jayapura Robbi Awi, di Jayapura, Selasa, mengatakan dengan sisa waktu yang tersedia, maka target yang telah ditetapkan tidak akan tercapai sehingga ke depannya harus ada upaya baik dari pemerintah maupun pihak pengelola dari PT Angkasa Pura Supports.
