Sehubungan dengan evaluasi monitoring meja yang ketiga itu, dia berharap agar realisasi capaian penyerapan anggaran maupun fisik di Pemkot Jayapura sudah harus mencapai 97%. Karena memang batas waktu untuk kegiatan-kegiatan fisik yang menggunakan belanja modal itu berakhir di bulan Desember, sebelum 31 Desember 2023.
Proses pengambilan tanda tangan dari para pejabat itu dilakukan dari tanggal 12-15 Desember 2023. Selanjutnya Januari 2024 nanti tanda tangan elektronik itu mulai diterapkan di semua instansi pemerintah di Kota Jayapura.
"Kita dorong untuk bukan hanya cepat tetapi kualitasnya juga harus dipertanggungjawabkan. Karena kita bukan hanya kejar cepat tetapi bagaimana kualitasnya," tegas Robby Awi ditemui media ini di kantor walikota Jayapura, Selasa (12/12).
“Selalu kami ingatkan, waspada dan jangan ceroboh. Sebab yang namanya kebakaran sering menimbulkan rasa prihatin yang amat. Kan kasihan harta yang dikumpul puluhan tahun hilang dalam sekejap akibat kebakaran,” beber Kirana saat ditemui di Entrop, Selasa (12/11).
"Sejak awal tahun anggaran sudah saya tekankan, sudah saya ingatkan, bahwa hati-hati dalam pengelolaan dana Otsus, Dana Alokasi Khusus, yang regulasinya sudah jelas. Kalau terlambat salur, terlambat serap ada sanksinya. Ada sanksi administrasi dan pengurangan anggaran. Jadi itu sudah sejak awal tahun terus kita ingatkan, pimpinan OPD sangat tahu dengan baik. Makanya tahun 2023 ini kita ingatkan karena pengalaman tahun yang lalu ada OPD yang tidak tersalur semuanya," jelasnya.
"Sekarang tahapan Pemilu sudah dimulai, tetapi pada saat yang bersamaan kita di Kota Jayapura khususnya, sedang dalam masa Adven, juga memasuki perayaan natal dan tahun baru dan itu setiap tahun kita selalu meramaikan dengan memasang pernak-pernik Natal.’ungkap Frans Pekey, Senin (11/12).
Terkait hal ini, Pemkot Jayapura telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Salah satunya penghargaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sakip) tahun 2023 melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforamsi Birokrasi (PAN & RB) Republik Indonesia.
"Rumah dinas Kejari Jayapura sebelumnya mengalami kerusakan akibat gempa pada awal Februari 2023 sehingga dilakukan komunikasi maka rumah dinas dibangun kembali," kata Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey di Jayapura, Senin (11/12).
Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, memberikan apresiasi kepada pemerintah Kampung Yoka Dalam yang telah mendirikan rumah layak huni dan juga fasilitas publik melalui pembiayaan Dana Desa 2023.
Hal ini pun menjadi perhatian Pemerintah Kota Jayapura, dan meminta kepada masyarakat di Kota Jayapura terutama orang tua yang memiliki anak-anak untuk ekstra hati-hati dan waspada terutama harus memastikan anak-anaknya tidak bermain petasan yang bisa saja membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.
