Hal ini menurut Jece Mano, disebabkan karena tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah masih sangat rendah. Itu dibuktikan dengan masih banyaknya sampah-sampah dibuang di sembarang tempat.
Melihat kondisi ini, Komisi C mendesak pemerintah segera Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Disperindagkop segera melakukan penertiban kembali lapak tersebut serta pedagang pedagang nakal ini dan diberi sanksi tegas sesuai aturan.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, KPU Kota Jayapura, Dessy Fredrica Itaar menjelaskan untuk pencairan tahap pertama sebesar 40 persen, telah digunakan untuk beberapa kegiatan, salah satunya acara peluncuran pemilukada yang berlangsung di Lapangan PTC Entrop beberapa waktu lalu. Hal lain dana hibah ini digunakan untuk pendataan TPS, serta keperluan lain digunakan pada tahapan pilkada di Kota Jayapura.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura, Dolfina Jece Mano mengatakan, terkait penerapan retribusi persampahan rumah tangga, pihaknya sudah membagi tugas. Dinas Lingkungan Hidup akan bertugas untuk menyiapkan sarana dan prasarana termasuk pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga dari masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Frans Pekey mengungkapkan, fasilitas ini perlu dibangun supaya limbah-limbah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat di wilayah Kota Jayapura terutama di bagian atas, keberadaan itu bisa dikendalikan agar tidak merusak ekosistem yang ada di Teluk Youtefa.
Dia mengatakan berdasarkan perhitungan tingkat inflasi tahunan perbulan Mei Kota Jayapura berada di angka 1,78%. Persentase itu menjadikan Kota Jayapura menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mampu menurunkan tingkat inflasi daerah hingga mencapai 1,78%.
Hal ini disampaikan Frans Pekey menanggapi adanya informasi yang beredar di media sosial terkait dengan adanya aktivitas oknum masyarakat yang melakukan aktivitas pesta miras di Puskesmas Abe Pantai Kota Jayapura.
Karena itu dia meminta sekolah-sekolah supaya perlu melihat secara baik terkait dengan beban biaya yang dibutuhkan atau yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. Jangan sampai sekolah-sekolah dianggap melakukan pungutan liar.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Yalimo, yang telah memilih Kota Jayapura sebagai daerah untuk studi banding, dalam rangka finalisasi regulasi untuk peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Yalimo," kata Frans Pekey.
Frans mengakui, kemajuan pembangunan di Kota Jayapura saat ini tidak terlepas dari kontribusi dan peran sektor swasta. Karena itu dia menekankan kepada seluruh aparatur sipil negara di Pemkot Jayapura, untuk penting tetap melakukan kolaborasi, komunikasi, kerjasama dengan semua pihak termasuk sektor swasta untuk memajukan kota Jayapura ke depan.
