Bupati mengatakan jika putusan itu adalah putusan hukum yang harus dilakukan sesuai prosedur hukum, sehingga pemerintah harus melakukan kajian atas putusan tersebut termasuk meminta fatwa kepada MA terkait isi dari putusan tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Kamarudin, S.Pd mengatakan program penguatan lembaga ini rutin dilakukan tiap tahun, tidak hanya melakukan bimtek workshop untuk penguatan kapasitas tenaga pendidik hingga lembaga pendidikan tingkat PAUD, yang menitik beratkan pada Pengelola PAUD dan Tenaga Pendidiknya.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo menyatakan bahwa pemerintah meminta untuk lahan yang tidur ini segera diaktifkan kembali seperti 12 hektar sawah yang telah berproduksi serta saat ini dilakukan panen sehingga lahan produksi ini bisa lebih luas lagi.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merauke Anton Kara, ST, ditemui media ini mengungkapkan bahwa, total anggaran yang dihabiskan untuk pengecoran dan pengaspalan jalan menuju Gudang Arang, Distrik Merauke tersebut lebih dari Rp 9 miliar.
PJ Bupati Biak, Sofia Bonsapia, SH, M.Hum usai melakukan dinas luar daerah, ditemui di Biak mengatakan opini WTP yang diberikan berdasarkan pemeriksaan keuangan dan koordinasi bersama OPD secara tertib, disiplin dan lengkap.
Sayangnya, belum mencapai 50% sampah rumah tangga dipilah, antara sampah organic, maupun non organic. Menurut Kadis Lingkungan Hidup Iwan Ismulyanto, AP, tugas pemilihan sampah sudah harus dimulai dari tingkatan rumah tangga.
Sebanyak 418 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tenaga kontrak lebih dari lima tahun formasi 2021 Pemkab Puncak, menjalani tes lanjutan secara online.
Mereka menjalani tes kompetensi dasar dan kompetensi bidang dengan menggunakan sistim Computer Assisted Test (CAT) yang difasilitasi BKN Regional IX Jayapura.
Kepala Badan Kepegawaian Pengenbangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan Drs Alberth Rapami mengatakan bahwa 67 pegawai yang pindah ke Provinsi Papua Selatan telah datang mengaku kepada pihaknya karena nama-nama mereka tidak ada lagi dalam daftar di bulan Juni 2024.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo , SE, MM mengakui jika ini merupakan komitmen kuat dari pemerintah daerah di masa transisi ini untuk merealisasikan layanan air bersih atau air minum di Kabupaten Jayawijaya, pelu diperkuat dari sisi regulasi karena pelayanan air minum ini sudah tak aktif 13 tahun sejak tahun 2013.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan untuk pelayanan Pendidikan ini akan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan untuk pelayanan Kesehatan juga akan disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan untuk bagaimana caranya memberikan pelayanan mendasar ini kepada saudara-saudara dari kabupaten Nduga yang mengungsi ke Jayawijaya.
