Forum Konsultasi Publik ini dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Mimika, Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Setda Kabupaten Mimika, Marthen Tappi Malisa sekaligus membuka kegiatan serta diikuti oleh sejumlah perwakilan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, perwakilan pemerintah distrik, kelurahan dan Puskesmas.Â
Menyikapi hal tersebut, Kepala BNNK Jayapura Arianto mengaku, usaha yang dilakukan BNNK Jayapura dalam perang melawan narkoba sudah dilakukan secara optimal. Pihaknya selalu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat hingga tingkat kampung.
Hal itu ditetapkan dalam Rapat paripurna IV masa sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang penyampaian catatan rekomendasi DPRD Kabupaten Mimika terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2023, yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Kabupaten Mimika, Rabu, 3 Juli 2024.Â
Sekda Kabupaten Jayapura Hana S. Hikoyabi mengaku senang dan bangga, karena pelatihan ini kali pertama dilakukan Pemkab Jayapura melalui Disnakertrans Kabupaten Jayapura.
Bripka Agus Supriyo beserta anggota menyambangi masyarakat yang sedang beraktivitas di Kampung Pitewi, kemudian personil berbincang-bincang serta menyampaikan pesan-pesan kamtibmas.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM usai menerima Piagam penghargaan dari kemenkumham yang di serahkan oleh Kepala Lapas Kelas II B Wamena menyatakan terima kasi atas Piagam yang diberika, dimana pemerintah akan mendorong program pemberdayaan warga binaan sebab mereka juga bagian dari masyarakat Jayawijaya.
Darwin Tobing menyebutkan, digelarnya PIN Polio di Kabupaten Puncak sebagai upaya pencegahan setelah adanya informasi bahwa tiga kasus virus polio varian baru sudah ditemukan di Papua. Dimana satu kasus di Mimika, Papua Tengah, satu kasus di Nduga, Papua Pegunungan,dan satu kasus di Asmat, Papua Selatan.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan dalam pelaksanaan PSU ini diharapkan semua bisa berjaln dengan aman dan pihaknya meminta kepada pihak -pihak yang bertikai juga bisa duduk menyelesaikan persoalan ini dengan baik sehingga tidak menghambat pelaksanaan PSU nanti.
Jika menggunakan jalan saat ini jarak tempuhnya bisa lebih satu jam, namun jika dengan membuka jalan baru yang sudah ada ini, jarak tempuh di kedua kampung bisa lebih cepat, tidak sampai satu jam.
Elisa mengaku, di BPJS Kesehatan jaminan kesehatan diberikan bagi 6 aparat kampung yang dijamin kesehatannya, sedangkan untuk jaminan di BPJS Ketenagakerjaan dijamin semua, termasuk hingga Ketua RT/ RW jika terjadi musibah maka mereka dapat santunan.