Kondisi ini menuntut PDIP menjaga konsentrasi tinggi untuk mengamankan kemenangan dan melenggang ke Kantor Gubernur di Dok II, Jayapura. Bagi sebagian orang, perjuangan BTM-CK dinilai membutuhkan upaya besar.
Penunjukan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yang diserahkan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai PDIP, Komarudin Watubun, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakorda)
Menurutnya, Rakorda adalah kawah candradimuka kaderisasi politik PDIP di Papua. Di forum ini, para kader ditempa bukan hanya dengan teori, melainkan juga dengan semangat, loyalitas, dan tanggung jawab. Ia menekankan ba
Dari total 9 DPC yang ada atau 11 hal suara, 9 di antaranya hadir dan menyatakan dukungan penuh kepada Eko Ardiansyah untuk memimpin DPW PBB Papua lima tahun ke depan. Sementara dua DPC lainnya tidak hadir dalam forum
Gubernur Ramses juga mengiginkan tak ada lagi pemungutan suara ulang (PSU) lanjutan. Untuk itu, dirinya meminta bupati dan wakil bupati selalu mengingatkan bawahannya, karena kesalahan sekecil apa pun akan berdampak terhadap kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Ketua Tim Sukses Pemenangan Petromas (untuk pasangan nomor urut 3 Petrus Omba-Marlinus) Jhon Kuad saat dihubungi lewat telpon selulernya ke Boven Digoel, mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada nama pengganti dari Petrus Omba tersebut.
Menurut Syamsier kalimat yang menyatakan gubernur yang tertunda itu merupakan suatu kalimat motivasi dan kebetulan pada saat itu yang hadir hanya BTM juga merupakan mantan walikota Jayapura dua priode sebelum masa kepemimpinan ABR saat ini.
Dengan pitusan ini berlaku maka, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi mengacu pada jumlah kursi yang diusulkan partai politik dimana paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Namun setiap lartai politik punya hak yang sama artinya bisa mengusulkan kandidatnya tanpa harus berkoalisi dengan partai politik yang lain.
Frans mengakui, terjun di dunia politik merupakan hal dan pengalaman baru baginya. Karena sebagian besar aktivitasnya selama ini bergelut dengan dunia birokrasi lebih dari 30 tahun. Untuk itu menjadi calon walikota Jayapura merupakan salah satu pengalaman berharga yang pernah dilalui, meskipun pada akhirnya keberhasilan itu masih tertunda.
Meskipun isu tersebut muncul karena diduga adanya penyelewengan kekuasaan dari para aparatur sipil negara (ASN) seperti TNI/Polri untuk memenangkan calon kepala daerah tertentu. Kata Methodeus ia tidak melihat bahwa isu Partai Coklat tidak dapat dibenarkan untuk men judge kelompok-kelompok tertentu namun justru dengan adanya isu tersebut menjadi refleksi bagi semua pihak agar sama-sama menjaga jalannya pesta demokrasi 2024 untuk tetap pada rellnya.
