Menurut Kepala Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz (ODC), Brigjen Pol Faizal Rahmadani, hingga menjelang peringatan 1 Mei 2025, situasi di Papua masih berjalan normal tanpa adanya tanda-tanda peningkatan aktivitas prote
Kegiatan ini kata Sirta untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, menekankan peran aktif keagenan komunitas melalui wadah perisai agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tetap bisa dirasakan ole
Untuk itu, Usilina mendorong pemerintah mengaktifkan tugas-tugas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan kerja sama dengan LSM agar bisa kembali melacak dimana saja titik-titik yang menyediakan jasa ini (wanita tuna susila-
Dedikasi dan ketekunannya mengantarkannya menjadi ahli di bidang Teknik Laser, sebuah pencapaian yang tak hanya membanggakan keluarga, tetapi juga diharapkan dapat memotivasi perempuan di Biak dan seluruh Indonesia. Wakt
 Hartati mengaku belum memantau jumlah keseluruhan pelaku usaha di Papua. Namun yang sudah dijangkau dan mendaftarkan NIB sebanyak 252, untuk itu dirinya mendorong pelaku usaha lainnya untuk melakukan hal serupa. “Masih
Kondisi ini menuntut PDIP menjaga konsentrasi tinggi untuk mengamankan kemenangan dan melenggang ke Kantor Gubernur di Dok II, Jayapura. Bagi sebagian orang, perjuangan BTM-CK dinilai membutuhkan upaya besar.
 Terkait dengan persiapan PSU ini, banyak sorotan yang ditujukan ke KPU Kota Jayapura yang dituding melakukan manuver politik. Sebagai contoh KPU Kota Jayapura belakang ini menjadi sorotan publik. Hal itu terjadi karena
 DKLH sendiri kata Aries ikut melakukan pengawasan terkait hutan adat dengan memanfaatkan pihak adat dan pemilik hak ulayat. Sebab, mereka adalah kunci. “Dinas Kehutanan kolaborasi dengan pemilik hak ulayat untuk sama-
Enam titik tersebut meliputi Kali Mantembu dan kawasan belakang Gereja Katolik di Distrik Anotaurei, Kampung Yapan Distrik Anotaurei, Kali Worui Distrik Kosiwo, Kali Mananayan Distrik Angkaisera, Kali Borai Distrik Yawak
Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa penunjukan Penjabat gubernur merupakan kewenangan presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dengan masa jabatan paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya,
