“Jika kemudian ini menjadi masalah administrasi, maka Bawaslu akan meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan ke Pemprov. Nantinya, secara resmi saya laporkan ke Mendagri selaku penanggungjawab pembuat kebijakan terhadap penunjukan penjabat-penjabat yang ada saat ini,” kata Ramses.
Menurutnya, pendistribusian logistik pilkada di beberapa wilayah yang sulit dijangkau seperti Kabupaten Mamberamo Raya, Sarmi dan Waropen dilakukan H-4 karena menggunakan transportasi udara.
Dia menjelaskan proses seleksi anggota DPRK jalur adat atau pengangkatan dimana ketika terpilih sesuai kuota masing-masing daerah akan dilaporkan ke bupati/wali kota kemudian akan ditinjau kembali atau me-review.
Penunjukan ini dimuat didalam SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar perihal Penetapan Pimpinan DPRD Provinsi Papua yang ditandatangani Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jendral (Sekjen) Golkar, Sarmuji di Jakarta, Rabu (30/10) lalu.
“Penggeledahan dilakukan di ruang Sekrestaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua lantai tiga dan ruang Benset lantai II. Di ruang Sekda hanya sebentar, sekira satu jam. Yang lama itu di ruang Benset,” ucap salah satu pegawai. Pegawai Pemprov ini menyebut ada beberapa koper yang dibawah KPK usai penggeledahan itu.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Esau Awoitouw mengaku, terkait program nasional transmigrasi yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto hinggankini belum ada petunjuk teknisnya. Itu berbeda dengan di daerah luar Papua.
Kakanwil Kemenag Provinsi Papua, Pdt Klemens Taran, S.Ag., melalui semua kepala bidangnya di Kemenag provinsi Papua mengklarifikasi terkait beredarnya iklan yang menawarkan bantuan dana pembangunan untuk sekolah dan gereja tersebut di Papua tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Lunanka Daimboa mengatakan Provinsi Papua yang masuk dalam kategori daerah rawan pangan ekstrem penting dilakukan memperkuat cadangan pangan.
“Kabupaten Keerom dan Waropen ini menjadi atensi kita terkait penakanan stunting,” ungkap Pj Ramses Limbong kepada Cenderawasih Pos di Keerom pekan lalu. Kata Ramses Limbong, Pemprov Papua dan Pemkab Kabupaten Keerom serta Waropen harus lebih serius menekan angka stunting di dua kabupaten itu dengan berbagai program dan intervensi.
Selama ini peralatan untuk mendeteksi kemungkinan masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba dan sejenisnya, hanya ada di pelabuhan-pelabuhan resmi di kota besar yang memiliki volume aktivitas masyarakat cukup tinggi. Sementara itu di pelabuhan kecil seperti di Kota Jayapura masih sangat minim fasilitasnya, dan pengamanannya.
