‘’Kenapa PON itu kita diperiksa. Karena ada lapran dari masyarakat bahwa dana PON itu Rp 21 miliar. Ini laporan yang fiktif. Yang benar itu kita punya Rp 14,5 miliar terdiri dari Rp 6 miliar lebih dibagi ke cabor-cabor. Lalu sisa Rp 8,5 itu ke PON, sehingga kita diperiksa,’’ kata Soleman Jambormias
Video tersebut telah beredar luas di masyarakat dan dari apa yang dilakukan mantan anggota Polres Yalimo tersebut kini mendapat perhatian serius dari Satgas Ops Damai Cartenz. Diketahui sosok dalam video tersebut tampak mendeklarasikan diri sebagai panglima Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Yalimo dan menyatakan siap bertanggungjawab atas perampasan senjata dan beberapa aksi lainnya belakangan ini.
Pemekaran Papua utara menurut BTM langkah tepat mendorong kesekahtraan masyarakat. Karena dengan begitu segala program baik pemerintah pusat maupun daerah akan lebih terfokus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dari rekaman suara Sembilan menit tersebut terdengar suara mirip Cristian Sohilait yang mengajak para kepala distrik dan lurah untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada Gubernur Papua 2024. Sohilait muncul sekira pukul 11.00 WIT menggunakan kemeja bercorak dan dalam pemeriksaan, ia didampingi tim kuasa hukumnya.
Ratusan Peserta jalan sehat dan beberapa pimpinan Forkopimda tampak hadir dalam acara tersebut diantaranya Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Kabag Ops Binda Papua, Kolonel Inf. Gatot R.Haryono.
“Kami mengumpulkan Presiden BEM Universitas Cenderawasih memimpin para Presiden BEM lainnya dan yang disampaikan adalah soal penolakan transmigrasi. Pertemuan kami dilakukan lebih dari dua jam,” beber Lalita usai pertemuan pekan kemarin.
Dari belasan orang itu mulai dari lurah kepala distrik dan juga dua orang ahli, yaitu ahli linguistik atau ahli bahasa dan ahli pidana pemilu. Meski begitu, pihaknya belum memberikan pernyataan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan itu. Karena akan rampung setelah dilakukan permintaan klarifikasi terhadap Pj. Walikota Jayapura itu.
Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20217 dan Peraturan Bawaslu RI nomor 12 tahun 2023 tentang pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu maka semuanya itu dilaksanakan harus tepat jumlah, jenis, kualitas dan waktu.
Amos mengaku dua sumber anggaran ini yang menjadi kegiatan PU Provinsi Papua pasca adanya daerah otonomi baru (DOB). Sehingga itu, ia meminta mama-mama Papua bersabar menunggu pekerjaan tahun depan.
"Silahkan datang ke saya dan tunjukkan bukti ketidaknetralan kami dimana. Tapi kalau mau tantang saya untuk menunjukkan netralitas. Saya akan ambil langkah-langkah," tegasnya. Ia mengatakan, soal netralitas Polri, Kapolri telah mengeluarkan TR (surat perintah) yang mengarahkan jajaran kepolisian untuk tidak menangani tindak pidana yang melibatkan calon-calon kepala daerah," jelasnya dalam siaran pers
