Penyampaian tersebut dipaparkan saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gubernur dan Bupati/Walikota se-Provinsi Papua yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Tetap menjaga komitmen menjadikan Papua sebagai tanah damai, dan yang terpenting selalu berdoa semoga tuhan yang maha kuasa melindungi dan memberkati kita,” kata Gubernur dalam talking point Gubernur Papua tentang Otsus dan pembentukan DOB disampaikan dalam Rakerda Pemerintah Provinsi Papua, Rabu (15/6).
Kata Dosianen, Papua saat ini memiliki deretan venue bertaraf internasional, termasuk venue Tenis yang berada di kawasan Kantor Wali Kota Jayapura dan dinilai sangat mendukung untuk melaksanakan event-event besar.
Kabid Propam Polda Papua, Kombes Pol. Gustav R. Urbinas menyatakan bahwa untuk langkah penegakan hukum tentunya bagi personel Polri yang menyalahgunakan kewenangan maupun tindak pidana. Contohnya jual beli amunisi ataupun kasus menonjol lainnya.
Direktur Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Fernando Sanches Napitupulu, SIK., bersama Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH., dalam jumpa persnya menjelaskan bahwa korupsi berjamaah ini terjadi pada Maret tahun 2018. Dimana dengan hasil audit kerugian yang didapat adalah sebanyak Rp 59 miliar.
Sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan penyelidikan dan telah dilakukan pemberksaan tehadap 10 orang saksi terkait dalam kasus ini. Saksi yang dimintai keterangan ini baik yang diperiksa di Kota Jayapura maupun yang diperiksa saat tim turun ke Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya .
Dalam pertemuan Mendagri M. Tito Karnavian bersama Gubernur Papua Lukas Enembe, mereka menyepakati rencana pemekaran tujuh provinsi di tanah Papua sesuai dengan wilayah adat.
"Orang pusat jangan seenaknya mengatur orang Papua, ini saja yang saya lakukan untuk membela dan menjaga (Papua)," kata Gubernur Enembe di Rektorat Uncen, Waena, Selasa (15/6).
Menurut Jaleswari yang dikutip dari kantor berita Antara, penunjukan John Wempi sebagai Wamendagri menjadi sejarah baru yang dicetak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Ini agar tak lagi ada korban jiwa akibat pembacokan ataupun penembakan yang menimpa warga sipil. Pekerjaan seperti tukang ojek kata salah satu anggota DPR Papua, Yulius Miagoni menjadi satu pekerjaan yang cukup berisiko.
