PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan Program MBG dari leding sektornya secara nasional itu ada Badan Gizi Nasional yang melakukan konsulidasi ke semua pihak, namun kemudian ada beberapa kementrian seperti kementrian pendidikan, kementrian pertanian dan beberapa lainnya.
Kegiatan yang merupakan ujicoba mandiri Pemprov itu dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A beserta Pj. Ketua PKK, Herwin M. Wanggai dan Kepala Dinas Pendidikan Papua Pegunungan Aron Wanimbo.
Pengukuhan unsur pimpinan dewan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah janji pimpinan DPRP masa jabatan tahun 2024-2029 yang akan melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua pegunugan.
Sedangkan di Provinsi Papua Selatan (PPS) 1.78%, menyusula Provinsi Papua Tengah 3.27%, dan Provinsi Papua Pegunungan berada di luar sasaran dengan inflasi 5.36 % diluar dari yang ditetapkan oleh pemerintah.
Menurut KPU, tidak adanya pencoblosan di 32 distrik merupakan dalil yang tidak terbukti karena saksi dari pihak Befa-Natan tercatat hadir dalam rapat pleno tingkat distrik di Kabupaten Tolikara.
"Jabatan PJ ini hanya sementara ketiga Bupati devinitif ada akan hilang, namun sebagai ASN harus tetap melakukan tugas -tugas dan tanggungjawab untuk pelayanan masyarakat harus tetap berjalan sampai di kampung -kampung, oleh karena itu saya mengajak semua untuk tetap terima dengan putusan MK,"ungkapnya
Wakil Ketua Fraksi Gabungan Perubahan Papua DPRP Papua Pegunungan Danius Wenda minta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Pusat penerimaan CPNS, 100% bagi Orang Asli Papua (OAP) dan yang lahir besar Papua Pegunungan.
Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep mengakui jika pihaknya tetap akan memberikan bantuan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tiga distrik di Kabupaten Jayawijaya sesuai janji Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix V Wanggai saat kunjungan kerja di wilayah itu.
Menurutnya, dari informasi yang diperolehnya, Pemda bakal melakukan refocusing anggaran atau pengalihan anggaran kegiatan tertentu ke program MBG, namun hingga kini belum ada juknis juga tentang pembiayaan program makan bergizi itu.
Hanya yang terjadi di lapangan arus pengirimannya masih sering dilakukan. Kepala BKHIT Papua Pegunungan Abdul Kadir Loji menyatakan secara organisasi pihaknya terus mengawasi, dimana untuk tahap awal telah dibuka karpet disinfektan di areal bandara untuk mencegah masuknya ASF.
