Dengan adanya Perda ini maka sudah ada payung hukum bagi para pengembang yang akan membangun di kota Jayapura, yang mengatur tentang fasilitas umum dan perumahan yang dibangun oleh pengembang.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Merauke Johan Makaba Rantetampang ditemui media ini di ruang kerjanya, mengungkapkan, anggaran untuk membantu saluran parit tersebut dari Dana Alokasi Umum penugasan tahun 2024.
Kepala dinas pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat kota Jayapura, nofdy J. Rampi mengatakan, sebelum kunjungan presiden Republik Indonesia itu pemerintah kota Jayapura melalui pihaknya memastikan semua lampu-lampu jalan di beberapa tempat yang selama ini padam harus sudah terang.
Dia mengatakan, kondisi lampu mati di sepanjang jalan Youtefa Holtekamp itu menjadi atensi pemerintah Kota Jayapura. Apalagi dalam waktu dekat ini ada kunjungan Presiden Jokowi ke Papua dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional.
Walilo menerangkan, pagu anggaran perangkat daerah tidak terlalu berubah signifikan. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran pemerintah daerah. Namun, ada beberapa OPD yang anggarannya sedikit bertambah banyak, seperti Dinas Olahraga dan Pemuda dan Dinas PUPR.
Robert mengatakan, pada proyek tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Mimkka telah menghabiskan sekitar Rp200 miliar. Lalu, untuk penyelesaiannya bergantung pada nilai anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Ferry Amo mengatakan, hingga 16 Juni kemarin, progres pembangunan GOR Keerom sudah mencapai 84 persen. Menurutnya, prosentase tersebut masih sesuai dengan jadwal pekerjaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jayapura, Nofdy J. Rampi mengatakan salah satu yang menjadi fokus perhatian pemerintah kota Jayapura adalah pekerjaan Jalan Poros Koya Barat dan Koya Timur.
Adapun 5% sisa pekerjaannya itu adalah komisioning untuk pengecekan kekuatan space di atas, apakah sudah pada posisi kekuatan nol atau belum apabila penyangganya dilepas.
Ketua Pengusahaan OAP Jhon Matuan Menyatakan pihaknya sama sekali tidak mencurigai jika ketua dan sekretaris HP OAPP melakukan tindakan premanisme seperti itu karena dua organisasi ini sama menyurakan kepentingan pengusaha OAP, namun sangat disayangkan karena yang melakukan aksi pengeroyokan oleh masyarakat umum yang disiapkan dan bukan pengusaha yang diminta untuk menjaga kantor tersebut.
