Menurut Denny, penambahan Dana Otsus tersebut merupakan langkah strategis dan sangat penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa dana tersebut harus difokuskan pada sektor-sekt
Wakil Ketua Komisi C, Pares Lood Wenda, didampingi Ismail Bepa (Ketua Bapemperda), Sarce Soreng, Eko Surjana, dan Jhon Sanyi, hadir membawa sejumlah catatan tertulis hasil evaluasi kinerja tahun 2025. Di pengujung tahun
Plt Kepala Bapenda Papua, Subhan menjelaskan, hingga saat ini realisasi PAD secara umum menunjukkan tren positif. Untuk sektor retribusi daerah, capaian telah berada di atas 80 persen. Meski demikian, pemerintah daerah t
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan dalam menetapkan APBD TA 2026 ini ada beberapa mata anggaran yang mengalami pasang surut atau naik dan turun, dimana untuk mata anggaran yang ditargetkan menga
Sekretaris Bapenda Kota Jayapura, Adolfina Taniauw mengatakan, PAD Kota Jayapura bersumber dari empat komponen utama, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-la
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarmi, Anton Siga, memastikan bahwa kegiatan pemungutan retribusi tersebut masih berjalan dan menunjukkan hasil yang positif. Menurutnya, realisasi pendapatan dari retribusi karcis di P
PAD Tahun 2026 tercatat mencapai Rp 563,4 miliar lebih, yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 321,5 miliar lebih, retribusi daerah sebesar Rp 25,5 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sbe
“Anggaran pemangkasan dari pusat cukup signifikan, maka daerah berpikir untuk mencari cara menutupi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026,” kata Plt Kepala Bapenda Papua, Subhan
“Peluncuran digitalisasi pembayaran retribusi daerah hari ini bukti nyata implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 serta Permend
Usai pertemuan, gubernur menegaskan pentingnya memperkuat hubungan persaudaraan dan kerja sama lintas batas antara Provinsi Papua dan Papua Nugini (PNG), mengingat kedua wilayah berbatasan langsung serta memiliki potensi
