“Bupati jangan selalu berbicara pemekaran!” kata Gubernur Enembe dalam arahannya pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Papua di Jayapura, Rabu (15/6) kemarin.
"Kami bukan hadir untuk membangun polemik antara pro dan kontra, tetapi melihat perpecahan yang terjadi di antara masyarakat soal mendukung DOB dan tidak mendukung ini memimbulkan perpecahan," kata Benyamin Gurik di Jayapura, Selasa, (14/6).
Dukungan tersebut dinyatakan 13 kepala daerah melalui penandatanganan pernyataan sikap pada acara pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Manokwari, Selasa.
Pasalnya Polda Papua sendiri tidak tahu menahu jika RHP telah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian menurut Alfred baru tahu soal ini dari media dan informasi yang disampaikan berantai di media sosial.
Ketua Majelis Rakyat Papua, (MRP) Thimotius Murib sampaikan sejumlah Alasan Masyrakat Asli Papua Penolakan Daerah Otonomi Papua dan Otonomi Khusus pada Rapat Dengar Pendapat Bersama Komite I DPR RI di Kantor DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/6).
"Jelas kita siap terima, kita sepakat untuk semua untuk satu, itu Provinsi Kepulauan Papua Utara,"ungkapnya melalui release yang diterima Cenderawasih Pos, Jumat (10/6).
Sebelum menemui Pj Gubernur Papua Barat, para tokoh adat Papua dan Nusantara yang tergabung dalam aliansi tersebut sempat menggelar orasi di di Lapangan Borarsi, Manokwari.
Pasca aksi demo yang dilakukan di Jayawijaya pada 3 Juni lalu yang berisi penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB), sejumlah anggota DPRD dari 3 kabupaten yakni Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayawijaya mendatangi kantor DPR Papua di Jl Samratulangi Jayapura. Mereka meneruskan aspirasi dari para pendemo ke Waket I DPRP, Dr Yunus Wonda.
"Mari sampaikanlah aspirasi itu tidak perlu turun ke jalan. Sampaikanlah melalui forum-forum diskusi seperti yang sudah banyak dilakukan, sehingga kota ini bisa tetap tertib dan aman. Tidak mengganggu aktivitas masyarakat," ujarnya kepada wartawan, Jumat (03/06).
-Menanggapi aksi demo penolakan otsus dan DOB (Daerah Otonomi Baru), Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan perlu memandang dari kacamata yang positif dan tidak melulu negatif.
