Menurut Revelino, orientasi merupakan hal yang penting karena menjadi sarana untuk bisa memahami tugas, fungsi dan wewenang sebagai wakil rakyat. ”Jadi dengan orientasi ini kami bisa memiliki bekal untuk bisa menjalanka
Ditandai dengan pengambilan sumpah janji oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jayapura Derman P Nababan, sembilan anggota DPRK perwakilan adat ini resmi keanggotaannya di kantor di DPR Kota Jayapura. Namun salah satu dari
Diakuinya, dalam tahapan pencairan dana Otsus, tidak ada kedala, karena semua laporan sudah dikirimkan. "Kita tunggu diverifikasi dulu, kan bukan cuma Papua saja yang menerima dana Otsus ada daerah lainnya juga, jadi pas
“Musrenbang ini adalah momentum strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar merespons kebutuhan masyarakat. Hasilnya akan menjadi bahan strategis dalam Musrenbang Nasional di Jakarta pada Mei menda
Terdapat lima prioritas dalam Musrenbang. Pertama, peningkatan kualitas dan pemerataan SDM. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Ketiga, percepatan pembangunan sarana dan prasarana inf
Iapun berpendapat bahwa anggota DPR yang melakukan kegiatan atau mengambil kebijakan yang berkaitan dengan anggaran maupun legislasi patut dipertanyakan sebab belum bisa disebut lembaga DPRP. Pasalnya nomenklatur dalam o
"Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan ruang bagi Sarmi untuk menjalankan amanat Otsus. Dengan anggaran ini, kami memiliki keleluasaan dalam menata potensi daerah dan menjalankan kebijakan pe
Juliana menjelaskan bahwa kewenangan terkait tahapan pemilihan anggota DPRP Pengangkatan tersebut saat ini berada di tangan pemerintah pusat yaitu Kementrian Dalam Negeri.
Ribka juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, agar percepatan pembangunan di tanah Papua bisa berjalan optimal dan tepat sasaran. Dalam refleksi tersebut, ia menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menjalankan sejumlah kebijakan yang merupakan amanat dari revisi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Menanggapi sejumlah ruas jalan yang rusak di Merauke itu, Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan bahwa dirinya bersama dengan gubernur Papua Selatan akan meninjau lokasi dan sejunlah ruas jalan yang rusak itu.
