Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua MRP, Nerlince Wamuar, turut dihadiri para Wakil Ketua MRP serta Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan Papua dengan pendekatan langsung d
‘’Kalau kita bicara percepatan pembangunan, sebenarnya sudah ada Pemerintah Provinsi melalui OPD-OPD (organisasi perangkat daerah) yang ada di setiap provinsi di Tanah Papua untuk melakukan eksekusi dari setiap program p
Tentang lembaga yang dipimpinnya sekarang, Velix menyebut bahwa pembentukan komite itu wujud komitmen pengelolaan Papua. "Bapak Presiden (Prabowo Subianto) ingin Komite Eksekutif khusus ini mengelola hal-hal tertentu men
"Untuk rincian anggaran saya tidak hafal, tapi yang pasti sudah dianggarkan di dalam APBD Perubahan. Segala kegiatan tentu membutuhkan biaya, dan kita pastikan anggaran pelantikan sudah ada di APBD Perubahan,” ungkap Fat
Putusan tersebut sebelumnya mendapat penolakan dari kubu Benhur Tomi Mano–Constant Karma (BTM-CK) selaku pemohon dalam sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua. Bentuk penolakan ditunjukkan melalui aksi demonst
Desi menyebutkan realisasi belanja pegawai baru mencapai 48,23 persen, sedangkan belanja modal berada di posisi 40,42 persen. Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, angkanya relatif lebih baik yakni sudah berada di
"Kami harap eksekutif dapat menyampaikan kepada legislatif untuk memberi perhatian serius terhadap pelantikan 11 kursi pengangkatan ini. Dari sisi regulasi sudah clear. Kalau pun ada pihak yang merasa dirugikan, silakan
Ia menyebut, salah satu kendala yang selama ini dihadapi adalah keterlambatan dalam proses realisasi anggaran. Hal ini menyebabkan pembangunan tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, ia mendorong agar realisasi anggaran
Ketua Pansus Otsus DPRK Kota Jayapura, Fajar Wanggai yang ditemani anggotanya menjelaskan bahwa tujuan peninjauan ini untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, seperti bidan
