Untuk itu, pihaknya meminta Pemda setempat segera mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah dilakukan untuk Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif. “Kita memberi limit waktu kepada Pemda setempat untuk segera mel
Sebagaimana pengaturan aktivitas pertambangan secara menyeluruh diatur dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 2009. Kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2020 ini mengubah secara
Yohana mengatakan, dana Otonomi Khusus cukup ketat penyalurannya. Bahkan, syarat salur untuk dana otsus pun sangat tidaklah mudah. Yohana menerangkan, syarat salur yang pertama adalah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pen
Menurut Tan, keberadaan sekretariat ini harus menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk lebih peka terhadap persoalan krusial di Papua, terutama terkait kekerasan bersenjata yang hingga kini masih terus terjadi akibat
Dalam keterangannya pada sebuah kesempatan belum lama ini, Maria menjelaskan bahwa bantuan ternak tersebut akan didistribusikan ke wilayah Bonggo hingga Pantai Barat Kabupaten Sarmi. Program ini menargetkan sekitar 200 k
Pelantikan ini berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat 2 UU No. 23 tahun 2014 dan surat keputusan Gubernur Papua Nomor 100.3.3.1/KEP.173/2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang peresmian, pengesahan, pengangkatan calon tetap anggo
Sedangkan dana Otsus yang bersifat 1 persen dan 1,25 persen. Jimmy mengaku pihaknya sudah bersurat untuk dilakukan proses percepatan penyalurannya. Adapun dana Otsus setara 2.25 persen yang bersumber dari DAU Nasional ya
"Bantuan ini bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025, bagian tersebut merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Papua dalam memperluas akses layanan komunikasi dan internet
 Sianipar menyayangkan kesempatan emas dalam pembangunan RSUP Jayapura tidak dimanfaatkan sebagai momentum untuk memberdayakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih (Uncen), yang selama ini telah menghasi
  Kepada wartawan seusai dilantik, Dominikus Cambu menegaskan bahwa pihaknya dipilih dan diangkat sebagai anggota DPRK Merauke tersebut berdasarkan UU Otsus. Karena itu, salah satu program prioritas pertama yang akan di