Ia mengaku telah menyampaikan secara langsung kepada pimpinan DPRP agar pelantikan anggota DPRP jalur pengangkatan tidak lagi ditunda. "Saya sudah sampaikan kepada DPRP bahwa pelantikan anggota DPRP pengangkatan ini haru
Menurut profesor pelanggaran HAM terjadi ketika yang kuat menindas yang lemah. seperti halnya terjadi di Papua saat ini, dimana masyarakat sipil terus menjadi korban dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pro N
Ondoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Orgenes Kaway, menilai realisasi Dana Otsus tahun ini sangat mengecewakan. Ia menyebut bahwa tujuan awal pembentukan provinsi baru seh
Kondisi ini terlihat Sumber Daya Manusia (SDM), Indeks Pembangunan Manusia (IMP) hingga ekonomi dan lainnya antara masyarakat kota dan kampung jauh berbeda. "Berbagai data, studi yang dilakukan tentu masih kita simpulkan
Selain itu, pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 106 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021, yang menjadi dasar bagi pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Percepatan P
Hari peringatan Otsus Papua, yang kini ditetapkan sebagai hari libur fakultatif, merupakan peringatan yang merujuk pada diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU ini
Prosedur pelayanan kesehatan di ibukota provinsi tak mampu menolong Irene. Ia kalah, dan menjadi korban prosedur pelayanan sejumlah rumah sakit. Empat rumah sakit yang ia datangi tak menolongnya. Irene berpulang bersama
Rustan Saru menyampaikan bahwa Otsus merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat yang memberikan kewenangan lebih luas bagi Papua untuk mengatur pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Ia menegaskan, esensi Otsus ada
Otsus Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak d
Mantan Pj Gubernur Papua Tengah ini menilai, keberadaan hak ulayat memiliki kedudukan yang kuat secara konstitusional maupun dalam Undang-Undang (UU) Otsus Papua. Ia mengutip Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan p
