Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar mengoptimalkan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan menghindari terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), karena dapat be
enghubung Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia Wilayah Papua secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan kolaborasi antara KY Pusat dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama strategis ini diran
Piter Gusbager menjelaskan bahwa saat ini terdapat reformasi tata kelola dana Otsus yang berbeda dibandingkan dengan periode sebelum tahun 2025. Ia menilai arahan dari KPK dan kementerian terkait dalam rapat tersebut adalah panduan penting
Maruli mengatakan, praktik transaksional dalam pengisian jabatan harus dihentikan karena telah berulang kali menyeret kepala daerah ke ranah hukum. "Jual beli jabatan sangat rentan. Kami sangat khawatir dengan kondisi ini. Hampir setiap jab
Anggota DPR Papua jalur Pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) Daerah Pengangkatan Kabupaten Biak Numfor, Musa Sombuk, mengatakan masukan dari kalangan akademisi merupakan bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas lembaga legislatif. Menu
Akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih, Yakobus Richard, mengatakan publik berhak mengetahui secara rinci penggunaan dana cadangan, terutama yang berkaitan dengan pel
Hal itu disampaikan Staf Ahli II Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah, Ukkas, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Otonomi Khusus dan Training of Trainers (ToT) Majelis Rakyat Papua
Forum Pengusaha Asli Khenambay Umbai Kabupaten Jayapura menyampaikan delapan tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Jayapura terkait pelaksanaan dana Otsus, pengadaan barang dan jasa, sert
Wali Kota juga meminta Dinas Sosial Kota Jayapura untuk terus melakukan pemantauan terhadap seluruh bantuan yang telah disalurkan. Menurutnya, pengawasan sangat penting agar program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran, bermanfaa
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, setiap pemanfaatan wilayah adat harus melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk proses pelepasan tanah adat s
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi Papua. Bagaimana tidak, pengelolaan ini selalu berpindah-pindah, mulai di bawah kewenangan kabupat
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa selama lebih dari satu tahun menjalankan tugas sebagai anggota legislatif, pihaknya telah mendorong berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat P
Ia menegaskan, salah satu indikator yang akan menjadi perhatian pemerintah pusat adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus) secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ribka mengungkapkan, hingga tri
Beberapa poin tuntutan yang tertulis jelas pada poster-poster tersebut antara lain: Otsus Gagal - Cabut Otsus, Bubarkan BAPPERIDA (Papua Benteng Iklim Dunia), Menolak segala bentuk Program Transmigrasi Patriot dan Sejenisnya di Papua karena
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk, melainkan dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan perubahan positif terhadap kesejahteraan mereka. Paulus menilai
Menurut Dr. Methodius Kossay, data OAP yang akurat dan valid memang sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Bumi Cendrawasih. Hal ini diperlukan agar seluruh program afirmasi yang dirancang oleh pemerintah benar-benar
Menurutnya, film Pesta Babi membuka ruang diskusi publik terkait persoalan besar yang selama ini dirasakan masyarakat Papua, khususnya menyangkut investasi skala besar dan masuknya kepentingan ekonomi nasional ke wilayah adat. “Kasus-kasus
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP) se-Tanah Papua. Pendataan tersebut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat implementasi kebijakan serta peningkatan kesejahter
Rakor tersebut mengusung tema “Penguatan Penyediaan Data Orang Asli Papua Guna Mendukung Implementasi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus).”
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat penyediaan dan sinkronisasi data Orang Asli Papua
Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menyatakan bahwa ketertutupan informasi ini menabrak aturan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 107 Pasal 45 Ayat 3, lembaga kultural seperti MRP memiliki wewenang konstitusional untuk menga
Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah turun gunung ke Kabupaten Mimika untuk menjaring aspirasi masyarakat.
Bertempat di Hotel Cenderawasih 66 pada Sabtu 16 Mei 2026, pertemuan yang bekerja sama dengan lembaga adat setempat ini m
Revisi PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP ini dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua sekaligus menyesuaikan dinamika pemekaran daerah berbasis wilayah adat di Tanah Papua. Anggota Majelis R
ndoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Orgenes Kaway meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran dana kampung yang dinilai sangat berdampak terhadap pem
nggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Komarudin Watubun mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua agar penerapan dana Otsus benar-benar dijalankan sesuai regulasi dan te
Fakhiri menegaskan, penguatan regulasi Otonomi Khusus menjadi penting agar pembangunan di Papua tetap berjalan meski terjadi perubahan struktur pemerintahan dan pembagian wilayah pasca DOB. Selain itu, ia juga mendorong adanya skema pembagi
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya krusial untuk mengkalibrasi ulang implementasi Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berjalan lebih dari dua dekade, namun masih menghadapi tantangan besar dalam menyentuh lapisan masyaraka
Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua melakukan Forum Koordinasi Strategi Percepatan Pembangunan. Pertemuan ini bertujuan memperkuat implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Papua
Menurutnya, implementasi Otsus harus difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua melalui program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat hingga wilayah pedalaman. Forum koordinasi tersebut juga menjadi ruang ev
Menurut Abisai, hingga saat ini sudah banyak program dan kebijakan yang dijalankan dalam rangka implementasi Otsus di Papua. Namun, hal paling penting adalah memastikan seluruh kebijakan itu benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Enam gubernur serta 42 bupati dan wali kota dari seluruh penjuru Tanah Papua berkumpul di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Senin (11/5). Pertemuan bertajuk Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua ini menjadi babak krusia
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus), melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) triwulan I tahun a
Mandenas menilai peristiwa tersebut berpotensi terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jika korban mencakup perempuan dan anak-anak, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Untuk itu, ia berencana memanggil Komnas HAM d
Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengatakan penyusunan usulan dilakukan mengacu pada kriteria penggunaan dana Otsus, meliputi skema 1 persen, 1,25 persen, serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Usulan tersebut merupak
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas fiskal daerah. “Untuk kebijakan yang tidak populis, saya sudah minta kepada staf bahwa kami tidak akan menerima pene
“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus saling terhubung dan memperkuat satu sama lain,” ujarnya.
Ia menjelaskan, fokus utama pembangunan Papua diarahkan pada integrasi la
“Kota Jayapura, Keerom, Kabupaten Jayapura dan Sarmi menjadi pusat pertanian perkebunan yang akan kami bangun secara masif. Kami berharap dia menjadi lumbung pangan untuk Provinsi Papua, di satu sisi juga dia bisa membantu kami sehingga keb
Meski dana Otsus terus mengalami peningkatan signifikan secara nominal, narasi kegagalan dalam menyejahterakan Orang Asli Papua (OAP) tetap nyaring terdengar di mana-mana.
Kondisi ini menurutnya adanya pergeseran esensi kebijakan dari jalan
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus itu terkecil, namun kesalahannya kembali ke pada kita, namun kalau dilihat orang asli papua yang ada di wilayah ini 1,4 juta lebih,
Wakil Bupati Keerom, Daud, dalam sambutannya menekankan bahwa penggabungan ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi antara program pembangunan umum dan program spesifik yang didanai melalui dana Otsus. Langkah ini diambil agar seluruh pe
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC). Jhon Tabo, SE, M.B.A mengakui Musrenbang tingkat Provinsi Papua Pegunungan sekaligus genap menjadi satu tahun kepemimpinan Papua Pegunungan yang definitif dan juga 30 tahun otonomi khusus berjalan di Papu
Plt Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs Tinggal Wusono, M,AP menyatakan pertama -tama atas nama pemerintah mengucapkan selamat memperingati hari Otsus Papua yang ke 30 tahun 2026, tentunya pemerintah Kabupaten Jayawijaya tetap akan mempedom
Pemerintah Kabupaten Mimika memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 dengan pesan yang lugas: mengakhiri budaya seremoni dan memperkuat kemandirian fiskal. Bertempat di Lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Papua Tengah,
Ketua MRP Nerlince Wamuar menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua (DPRP), dan MRP dalam menjalankan Otsus. "MRP memiliki kewenangan tertentu dalam perlindungan hak-hak Orang Asli Papu
Papua seakan masih dihadapkan pada pembangunan yang sulit diabaikan. Pada tahun anggaran 2026, pemerintah pusat kembali menunjukkan komitmennya dengan menetapkan alokasi dana Otsus Papua sebesar Rp 12,69 triliun, meningk
Terkait dengan itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan Heribertus Silvianus Silubun mengatakan, terkait dengan pengembalian dana Otsus hasil efisiensi di tahun 2026 tersebut pihaknya meminta dan
Bupati Yalimo, DR. Nahor Nekwek secara resmi membuka musyawarah perencanaan pembangunan otonomi khusus (Musrenbang) Otsus tahun 2027 di aula dinas keuangan Kabupaten Yalimo. Kegiatan Musrenbang ini diikuti sekitar 100 pe
Pendekatan ini seringkali dianggap kontraproduktif, memicu eskalasi kekerasan, dan meningkatkan jumlah pengungsi warga sipil menjadi lebih kompleks. Alih-alih menyelesaikan masalah secara fundamental, konflik yang terjad
Sayangnya, dana besar tersebut seringkali tidak terserap untuk pelayanan dasar masyarakat karena buruknya tata kelola oleh pemerintah daerah. "Persoalan yang terjadi sekarang tidak melulu karena kesalahan pusat, kesalaha
Apolo Safanpo menjelaskan, penambahan dana otsus itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan dengan seluruh kepala daerah dari Papua di istana negara pada Selasa, 16 Desember
Hal itu disampaikannya Mendagri dalam kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan terkait Otsus Papua, Otsus Aceh, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Komisi II DPR RI. Fokus u
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Regulasi yang juga Sekretaris Pokja Agama MRP, Markus Kajoi, mengatakan pihaknya kini fokus melakukan pendataan terkait perizinan investasi. Pasalnya, selama ini pemerintah dinilai belum mel
Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, S.Pd menyatakan pelantikan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua guna memastikan keterwakilan masyarakat adat dalam lembaga legislat
Kondisi meluapnya air Danau Sentani yang berlangsung lebih dari dua pekan mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Anggota DPR Papua jalur pengangkatan Otsus dari Kabupaten Jayapura, Erick Ohee, menyam
Ketua Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia untuk Papua, Gustaf Rudolf Kawer, menegaskan perdebatan publik yang berkembang saat ini harus segera dikendalikan agar tidak meluas menjadi konflik yang merugikan masyarakat.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Muchlis Karim, menegaskan bahwa akurasi data serta tahapan perencanaan yang sistematis menjadi kunci utama dalam pengelolaan dana Otsus.
Menurut Erick, langkah pembenahan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Jayapura.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029, yang menjadi pedoman pembangunan Papua lima tahun ke depan.
Sejumlah pihak menyebut kondisi ini terjadi karena adanya dinamika perubahan sosial, politik, ekonomi, dan tata kelola pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir.
Cecilia Mehue menjadi salah satu contoh penerima manfaat program tersebut. Ia berhasil menempuh pendidikan sarjana hingga pascasarjana di Amerika Serikat melalui beasiswa Otsus Papua. Usai menyelesaikan pendidikan Strata
Menurut Tan, salah satu faktor utama yang terus dipersoalkan adalah pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Banyak pihak di Papua menilai Pepera cacat hukum dan tidak demokratis karena hanya melibatkan
Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey menjelaskan, anggaran Rp104 miliar tersebut bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp24 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp80 miliar.
Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey menjelaskan, anggaran Rp104 miliar tersebut bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp24 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp80 miliar.
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Kasus pertama terjadi pada November 2025, ketika almarhumah Irene Sokoy meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya setelah diduga ditolak oleh sejumlah rumah sakit di Jayapura. Selanjutnya pada Desember 2025, seorang
Wakil Ketua Fraksi NasDem, Albert Meraudje, menegaskan bahwa semangat Otonomi Khusus (Otsus) harus mendarah daging dalam setiap pasal regulasi yang digodok. Ia menyoroti beberapa poin krusial, mulai dari kedaulatan panga
Kepala BPKAD Kota Jayapura Desi Wanggai mengatakan, salah satu penyebab menurunnya APBD Kota Jayapura adalah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat termasuk dana otonomi khusus (Otsus).
Menanggapi itu, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Lily Bauw menyebutkan bahwa, pernyataan ini penting sebagai peringatan politik, namun perlu ditempatkan s
Menanggapi rencana penurunan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan pemerintah akan mengupayakan penambahan dana Otsus Papua pada 2026 hingga kembali ke angka Rp12 triliun, apabila terdapat penghematan Anggaran Pendapatan
Ia mengaku telah menyampaikan secara langsung kepada pimpinan DPRP agar pelantikan anggota DPRP jalur pengangkatan tidak lagi ditunda. "Saya sudah sampaikan kepada DPRP bahwa pelantikan anggota DPRP pengangkatan ini haru
Menurut profesor pelanggaran HAM terjadi ketika yang kuat menindas yang lemah. seperti halnya terjadi di Papua saat ini, dimana masyarakat sipil terus menjadi korban dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pro N
Ondoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Orgenes Kaway, menilai realisasi Dana Otsus tahun ini sangat mengecewakan. Ia menyebut bahwa tujuan awal pembentukan provinsi baru seh
Kondisi ini terlihat Sumber Daya Manusia (SDM), Indeks Pembangunan Manusia (IMP) hingga ekonomi dan lainnya antara masyarakat kota dan kampung jauh berbeda. "Berbagai data, studi yang dilakukan tentu masih kita simpulkan
Selain itu, pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 106 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021, yang menjadi dasar bagi pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Percepatan P
Hari peringatan Otsus Papua, yang kini ditetapkan sebagai hari libur fakultatif, merupakan peringatan yang merujuk pada diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU ini
Prosedur pelayanan kesehatan di ibukota provinsi tak mampu menolong Irene. Ia kalah, dan menjadi korban prosedur pelayanan sejumlah rumah sakit. Empat rumah sakit yang ia datangi tak menolongnya. Irene berpulang bersama
Rustan Saru menyampaikan bahwa Otsus merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat yang memberikan kewenangan lebih luas bagi Papua untuk mengatur pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Ia menegaskan, esensi Otsus ada
Otsus Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak d
Mantan Pj Gubernur Papua Tengah ini menilai, keberadaan hak ulayat memiliki kedudukan yang kuat secara konstitusional maupun dalam Undang-Undang (UU) Otsus Papua. Ia mengutip Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan p
"UU ini memberikan Papua status otonomi khusus yang mencakup kewenangan kepada rakyat Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, dan pemanfaatannya demi kesejahteraan masyarakat Papua, khusus
Visi ini lahir dari amanah Undang-Undang Otsus dan semangat rakyat Papua untuk maju dalam damai dan kesetaraan. Visi ini diarahkan melalui tiga agenda utama pembangunan Papua, pertama membangun percepatan konektivitas wi
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Menangapi itu, Dosen Ilmu Pemerintah Universitas Yapis Papua (UNIYAP) Usman Pakasi mengatakan bahwa, bantuan yang dimaksudkan pemerintah pusat untuk Papua bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyara
"Dana Otsus yang selama ini sudah tersalurkan ini mohon ke depan bisa lebih dikawal dengan baik. Kita ingin dana ini benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin selama ini masih banyak kekuran
Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pengarahan pada Rapat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Ribka menjelaskan, rapat
Pj Sekda Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau, menyampaikan bahwa setiap daerah diminta untuk mempersiapkan stan. Nantinya, dari masing-masing stand, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penggunaaan dana Otsus dari setiap kabu
Penyerahan peralatan produksi kerajinan dilakukan oleh Asisten I Setda Kabupaten Biak Numfor, Samuel Rumaikeuw, SH kepada masing-masing perwakilan kelompok usaha. Adapun paket peralatan produksi yang diserahkan itu diant
“Dengan peletakan batu pertama ini, maka secara resmi pembangunan sudah mulai dilaksanakan, dan sebagaimana yang dilakukan di sejumlah pembangunan rumah ibadah lainnya, di pembangunan gedung gereja baru ini, pemerintah d
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua MRP, Nerlince Wamuar, turut dihadiri para Wakil Ketua MRP serta Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan Papua dengan pendekatan langsung d
‘’Kalau kita bicara percepatan pembangunan, sebenarnya sudah ada Pemerintah Provinsi melalui OPD-OPD (organisasi perangkat daerah) yang ada di setiap provinsi di Tanah Papua untuk melakukan eksekusi dari setiap program p
Tentang lembaga yang dipimpinnya sekarang, Velix menyebut bahwa pembentukan komite itu wujud komitmen pengelolaan Papua. "Bapak Presiden (Prabowo Subianto) ingin Komite Eksekutif khusus ini mengelola hal-hal tertentu men
"Untuk rincian anggaran saya tidak hafal, tapi yang pasti sudah dianggarkan di dalam APBD Perubahan. Segala kegiatan tentu membutuhkan biaya, dan kita pastikan anggaran pelantikan sudah ada di APBD Perubahan,” ungkap Fat
Putusan tersebut sebelumnya mendapat penolakan dari kubu Benhur Tomi Mano–Constant Karma (BTM-CK) selaku pemohon dalam sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua. Bentuk penolakan ditunjukkan melalui aksi demonst
Desi menyebutkan realisasi belanja pegawai baru mencapai 48,23 persen, sedangkan belanja modal berada di posisi 40,42 persen. Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, angkanya relatif lebih baik yakni sudah berada di
"Kami harap eksekutif dapat menyampaikan kepada legislatif untuk memberi perhatian serius terhadap pelantikan 11 kursi pengangkatan ini. Dari sisi regulasi sudah clear. Kalau pun ada pihak yang merasa dirugikan, silakan
Ia menyebut, salah satu kendala yang selama ini dihadapi adalah keterlambatan dalam proses realisasi anggaran. Hal ini menyebabkan pembangunan tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, ia mendorong agar realisasi anggaran
Ketua Pansus Otsus DPRK Kota Jayapura, Fajar Wanggai yang ditemani anggotanya menjelaskan bahwa tujuan peninjauan ini untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, seperti bidan
Menurut Sitorus, pekerjaan tersebut baru saja selesai dilelang, dan akan mulai dikerjakan dalam waktu dekat. "Targetnya 90-210 hari, dengan anggaran kurang lebih Rp 1,3 Miliar," ungkapnya.
Menyikapi hal ini, Ketua Pansus Otsus DPRK Kota Jayapura, Fajar Wanggai menyarankan agar Dinkes dan pihak masyarakat khususnya pemilik lahan untuk segera bangun komunikasi yang baik sehingga proses pembangunan bisa tetap
Untuk itu, pihaknya meminta Pemda setempat segera mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah dilakukan untuk Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif. “Kita memberi limit waktu kepada Pemda setempat untuk segera mel
