Anggota DPR Papua jalur Pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) Daerah Pengangkatan Kabupaten Biak Numfor, Musa Sombuk, mengatakan masukan dari kalangan akademisi merupakan bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas lembaga legislatif. Menu
Akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih, Yakobus Richard, mengatakan publik berhak mengetahui secara rinci penggunaan dana cadangan, terutama yang berkaitan dengan pel
Hal itu disampaikan Staf Ahli II Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah, Ukkas, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Otonomi Khusus dan Training of Trainers (ToT) Majelis Rakyat Papua
Forum Pengusaha Asli Khenambay Umbai Kabupaten Jayapura menyampaikan delapan tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Jayapura terkait pelaksanaan dana Otsus, pengadaan barang dan jasa, sert
Wali Kota juga meminta Dinas Sosial Kota Jayapura untuk terus melakukan pemantauan terhadap seluruh bantuan yang telah disalurkan. Menurutnya, pengawasan sangat penting agar program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran, bermanfaa
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, setiap pemanfaatan wilayah adat harus melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk proses pelepasan tanah adat s
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi Papua. Bagaimana tidak, pengelolaan ini selalu berpindah-pindah, mulai di bawah kewenangan kabupat
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa selama lebih dari satu tahun menjalankan tugas sebagai anggota legislatif, pihaknya telah mendorong berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat P
Ia menegaskan, salah satu indikator yang akan menjadi perhatian pemerintah pusat adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus) secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ribka mengungkapkan, hingga tri
Beberapa poin tuntutan yang tertulis jelas pada poster-poster tersebut antara lain: Otsus Gagal - Cabut Otsus, Bubarkan BAPPERIDA (Papua Benteng Iklim Dunia), Menolak segala bentuk Program Transmigrasi Patriot dan Sejenisnya di Papua karena