Menurutnya, sejumlah kendala administrasi dan teknis menjadi faktor utama belum tercapainya target MCP tahun ini. Contohnya, belum tuntasnya progres administratif di sejumlah OPD dan kurangnya dokumentasi pendukung dalam pelaporan.
“Ada sebagian besar pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Debora kepada wartawan. Ia pun berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah ada dana infrastrukturnya wajib menyiapkan dokumen perencanaan diantaranya menyediakan kerangka acuan kerja, rancangan kontrak dan lainnya.
Pj Bupati Sofia Bonsapia menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD atas kerja sama yang baik serta menegaskan bahwa penyerahan DPA menandai dimulainya pelaksanaan program kegiatan di tahun 2025. Ia menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan untuk mencapai berbagai rencana strategis daerah.
Dengan meningkatkan kinerja dapat membantu ASN dalam menyelesaikan tugas dan menyusun rencana kedepannya, bahkan jika belum sesuai dengan aturan, mari lakukan perbaikan-perbaikan, melakukan penyempurnaan- penyempurnaan dalam minggu kerja ini.
Kata Petrus, meski Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah dibagi, namun akan ada perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag (APBD) dengan menyesuaikan pagu anggaran, terutama untuk infrastruktur, dana Otsus, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pj Sekda Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep mengatakan beban daerah membengkak pada 2025 sehingga salah satu solusinya yang dapat diambil yakni melakukan efisiensi terhadap TPP ASN.
Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Sony Wanimbo mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2 DPRD Tolikara/II/2025 tentang penetapan dan pengusulan bupati dan wakil bupati terpilih, menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, bapak Willem Wandik, S.Sos dan Yotam Wenda sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tolikara periode 2025 – 2030.
Dikatakan, Dinas pendidikan mengelola anggaran yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun. Meski tidak merincikan angka pasti dari total anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, namun kata Marthen hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang disebut Mandatoy Spending.
"Dengan dua agenda penting ini, saya meminta kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga dan merawat Kota ini agar tetap bersih dan aman, ditambah lagi kita akan menyambut walikota dan wakilwalikota yang baru," tutupnya.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyampaikan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui pengadaan yang efektif dan efisien, Pemkot dapat memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.
