Kepala Bidang Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jayapura, Ana Sabami mengatakan, kegiatan bimtek ini dalam rangka mewujudkan kota Jayapura sebagai Kota cerdas, maka pembenahan dan inovasi pelayanan di berbagai sektor, terus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura.
Walilo menerangkan, pagu anggaran perangkat daerah tidak terlalu berubah signifikan. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran pemerintah daerah. Namun, ada beberapa OPD yang anggarannya sedikit bertambah banyak, seperti Dinas Olahraga dan Pemuda dan Dinas PUPR.
Pj Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Drs. Wosuok Demianus Siep, menyatakan penyusunan RAP Otsus sangat penting, terutama bagi Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom baru (DOB). Pengalaman tahun 2023, pengelolaan dana Otsus masih terkendala dengan dokumen pendukung yang tidak lengkap atau tidak sesuai mekanisme yang benar.
Pj Bupati Biak Sofia Bonsapia menyadari, bahwa dengan menggelar pasar murah di titik-titik tertentu dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, namun dengan harga yang relatif terjangkau. Pasar murah yang digelar menjelang Idul Adha ini juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan jelang hari raya.
Pasalnya sesuai tahapan yang telah diatur dalam PP. NO. 106 Tahun 2021, tahapan pengangkatan DPRK di Kota Jayapura dilakukan 3 bulan setelah penetapan calon anggota terpilih.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan tim percepatan penurunan stunting harus tetap membangun koordinasi dan komunikasi sesama OPD dan juga pemerintah daerah dalam Upaya mengatasi masalah stunting di Jayawijaya. Rembuk ini merupakan wujud komitmen perhatian semua pihak terhadap Stunting.
Pelaksana Tugas (Plt). Bupati Mimika, Johannes Rettob menyinggung berbagai hal terkait carut marut pelaksanaan sistem pemerintahan di Kabupaten Mimika yang dinilai tidak berjalan maksimal.
Pemerintah Provinsi Papua harus menyiapkan langkah konkrit pasca berbagai perubahan regulasi yang diterapkan dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Perangkat daerah di lingkungan Pemprov diminta segera melakukan penyesuaian penyesuaian termasuk membangun konsolidasi dengan instansi yang lebih kuat
 DLHK melaporkan bahwa sejak tahun 2019-2024 ini, mereka telah memasang sekitar 158 meteran air untuk bawah tanah di sejumlah tempat usaha, seperti perhotelan, rumah makan, rumah sewa serta pencucian mobil, dan juga tempat lain yang telah dipasang.
  Dia mengatakan dalam rapat pimpinan itu, sebagai Pj. Walikota yang baru, dia ingin mengetahui semua kepala-kepala organisasi perangkat daerah termasuk tugas pokok dan fungsi. Sehingga dalam rapat itu semua pimpinan OPD juga telah menyampaikan dan memperkenalkan diri.
