Kegiatan yang difasilitasi oleh Polres Biak Numfor ini dihadiri oleh Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan, Staf Ahli Bupati Fransisco Olla, pimpinan OPD terkait, unsur Kejaksaan Negeri Biak, unsur pimpinan TNI, Kepal
Abisai Rollo menyampaikan bahwa percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih ini merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto. "Tujuan utama program ini adalah mengentaskan kemiskinan, memperkuat ketahanan panga
Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Ir. Yohana Paliling mengatakan, kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika ini dilaksanakan untuk menilai
Memutari kampung kurang lebih satu jam lebih, puluhan peserta finis di taman wisata kampung dan dilanjutkan dengan senam pagi. Abisai Rollo mengaku sangat senang melihat antusias warga yang menyambutnya dalam jalan s
Hari pertama turkam, Wali Kota Abisai Rollo didampingi Wakilnya, Rustan Saru beserta pimpinan OPD, pimpinan Forkopimda, ketua PKK, ketua GOW dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam keterangannya, Abisai Rollo menyampaikan
“Masih ditemukan pegawai dengan golongan rendah, seperti II D, yang menduduki jabatan lebih tinggi dibandingkan pegawai bergolongan III A atau III B,” ungkap Emanuel. “Situasi ini tidak hanya menghambat proses kenaikan
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika Marthen Mallisa, mengatakan bahwa ada beberapa temuan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pe
Bupati Sarmi, Dominggus Catue, yang memimpin langsung apel tersebut menekankan pentingnya menanamkan kembali semangat perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks pembangunan daerah.
"Kita tau bersama bahwa kondisi pasar ini sangat tidak baik-baik saja, sampah yang berserakan, penataan lapak dan parkir yang sangat tidak beraturan untuk itu kita turun untuk tata lagi," jelasnya di sela penertiban berl
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa mengatakan dari sisi dukunagn anggaran, penyelenggaraan PSU bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
