"Setelah berjalan 4 bulan di Papua, saya melihat laporan kerja kita ini banyak yang dikamuflase secara kertas laporannya baik dan benar, tapi outcome untuk masyarakat nihil," tegas Ramses buka -bukaan saat hadiri peluncuran program Genting di Bkkbn Papua
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Djoni Naa mengatakan, hingga saat ini serapan pemanfaatan dana otonomi khusus di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Jayapura sudah mencapai 80 % lebih.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan pihaknya tidak mungkin langsung coret sendiri, karena 600 nama yang di keluarkan itu sah dimata hukum, oleh karena itu data hasil verifikasi ini akan di kirim ke BKN, BPKP yang akan melakukan pergantian, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya hanya mengusulkan.
Hal ini mengingat sisa waktu tutup tahun anggaran untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang makin dekat, yakni harus selesai pada 15 Desember 2024.
BPKAD terus mendorong agar 40 OPD di jajaran Pemprov mempercepat program dan kegiatan mereka, sehingga bisa diikuti dengan realisasi keuangan dan anggaran.
“Selain itu, setiap Minggu kami meminta laporan realisasi anggaran para OPD. Setiap mereka mengajukan dukungan penganggaran, atau melalui mekanisme tambahan uang atau ganti uang, kami selalu meminta harus punya laporan realisasi,” ujarnya.
Massa aksi juga meminta kepastian nasib mereka karena sudah bekerja dengan waktu yang cukup lama hingga belasan tahun, namun tidak keluar dalam verifikasi berkas, sebab nama -nama yang lolos verifikasi administrasi kebanyakan siluman, aktor yang memicu adanya aksi selama 2 minggu terakhir ini adalah kepala OPD dan kepala distrik.
Valentinus mengatakan, terkait dengan pergeseran anggaran khususnya di APBD Perubahan ada anggaran yang mengalami pergeseran. Terkait dengan itu, masih ada sekitar Rp 18 milliar yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara di masing-masing OPD.
Khusus untuk retribusi persampahan itu, sejauh ini masih sangat jauh dari target yang sudah ditetapkan. Misalnya sebelumnya, di APBD induk 2024 ditargetkan Rp 15 Miliar kemudian di APBD Perubahan turun menjadi Rp 6 miliar. Namun hingga menjelang akhir tahun ini capaian retribusi sampah rumah tangga ini baru 2% atau sebesar Rp 43 juta.
Penjabat Bupati Puncak Nenu Tabuni mengatakan dengan penyerahan DPA kepada para pimpinan OPD dan kepala distrik, selaku pemerintah daerah dirinya berharap pimpinan OPD dan kepala distrik, dalam waktu yang singkat pada bulan November dan Desember, semua kegiatan yang sudah ada dalam DPA untuk segera dilaksanakan,karena tinggal satu bulan lagi tutup anggaran tahun 2024.
Seluruh proses pelaksanaan evaluasi kinerja penjabat kepala daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Terutama komitmen pemerintahannya dalam melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Puncak.
