"Ini menandakan bahwa Provinsi Papua mendukung penuh adanya Program JKN. Jumlah cakupan tersebut juga telah menumbuhkan kesadaran pentingnya gotong royong dalam memelihara dan menjaga kesehatan bersama,” kata Suzana Wanggai.
Pemerintah Kabupaten Jayapura terus mendorong Kabupaten Jayapura menjadi Kota Cerdas. Salah satunya dengan Kamis (14/9) kemarin melakukan kegiatan persamaan persepsi Teknis Pelaksanaan Bimtek 3 Gerakan Smart City di Kabupaten Jayapura tahun 2023, yang berlangsung di aula lantai II Kantor Bupati Jayapura di Sentani.
“Tiga OPD baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang awalnya digabung di Keuangan sekarang berdiri sendiri. Kemudian Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak yang bergabung di Dinas Sosial berdiri sendiri. Ketiga adalah Dinas Perpustakaan Arsip,” ungkap Sekda Indra pada pekan lalu.
Diharapkan peserta dari beberapa OPD terkait di lingkungan Pemkab Jayapura bisa mengikuti secara maksimal dan apa yang menjadi arahan nara sumber bisa digali lebih mendalam.
Menurut Derek, hingga kini realisasi keuangan sampai dengan 17 Juli 2023 berdasarkan dashboard monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 31,48 persen. Dimana angka tersebut masih dinamis secara real time.
“WA yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masing-masing OPD mulai dari Pimpinannya, sekretaris, Kepala Bidang dan juga staf dan bendahara OPD tertentu , supaya segera mengisi dan melaporkan. Isi saja dan laporkan," kata Robby Kepas Awi, dalam arahan apel pagi di lapangan apel kantor Wali Kota Jayapura, Senin (14/8).
Rombongan Bupati Yalimo, Dr. Nahor Nekwek, SPd, MM saat tiba di Gereja GIDI Jemaat Yerusalem, disambut oleh jemaat GIDI Yerusalem Elelim dengan suka cita. Pada kesemptan itu, bupati Nahor menyerahkan satu kendaraan roda empat kepada Gereja GIDI, Jemaat Yerusalem, Klasis Woso Soba. Kendaraan roda empat tersebut untuk operasional Gereja GIDI Jemaat Yerusalem Elelim.
Rapat paripurna DPR Papua pekan kemarin mendengarkan laporan pertanggungjawaban gubernur terkait penggunaan APBD tahun 2022. Semua fraksi menyetujui namun dibarengi dengan catatan. Ada yang menyinggung soal angka Rp 1,575 triliun yang menjadi catatan BPK.
