Dia menerangkan, saat ini Pemerintah Kota Jayapura melalui organisasi perangkat daerah terkait sedang melakukan validasi ulang tenaga honorer dan tenaga kontrak yang berada di masing-masing OPD. Validasi ini dilakukan untuk mengklarifikasi kembali nama-nama atau data tenaga kontrak dan honorer yang bekerja di masing-masing OPD di Pemkot Jayapura.
 Jeri meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu atau berita yang belum jelas kebenarannya, ia juga meminta agar masyarakat saling menjaga antara satu dan lainnya.
Ini dilakukan kembali setelah adanya protes dari sejumlah tenaga kontrak dan honorer di Pemkot Jayapura pasca pengumuman tenaga kontrak dan tenaga honorer yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi dari Kemenpan RB dan BKN Pusat dalam pengangkatan CPNS formasi khusus Papua.
Dalam rapat tersebut Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan, banyak hal yang dibahas mulai dari meningkatkan semangat kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk harus ada inovasi di tahun 2024, terutama terkait percepatan penggunaan dan penyerapan APBD TA 2024, karena semua harus ada tolok ukur. Apa yang dilakukan di tahun 2023 maka di tahun 2024 harus bisa lebih baik lagi.
Pj Bupati Jayapura Triwarno mengungkapkan, tidak ada alasan bagi pegawai Pemkab Jayapura yang menambah libur atau tidak masuk kantor di hari pertama dan pihaknya konsisten mengawasi aktivitas pegawainya, terutama dalam hal pelayanan masyarakat.
Bupati Kabupaten Yalimo Dr Nahor Nekwek,SPD.MM dalam sambutannya mengatakan bahwa , pada 19 Desember 2023 masyarakat di Distrik Abenaho memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Yalimo dan kepada Bank Papua karena memberikan ijin membuka KCP Bank Papua di Distrik Abenaho.
"Hari ini adalah kegiatan tindak lanjut dari evaluasi, audit kasus stunting untuk Kota Jayapura. Mengenai kasus yang kita dapat di Distrik Jayapura Selatan, Kelurahan Ardipura dan Argapura, itu tentang capim ibu hamil, ibu menyusui dan balita," ungkap Kepala Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kota Jayapura, Aisah Bustaman, Rabu (20/12).
Berdasarkan surat edaran Pemprov Papua, menindaklanjuti keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/41/tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang hari hari libur resmi dan cuti bersama, tanggal 21 hingga 22 Desember merupakan cuti bersama hari raya Natal.
Ia menyatakan, salah satu hal yang dikhawatirkan adalah kegiatan yang menggunakan dana Otsus tidak bisa tuntas. Ini disebabkan lambatnya proses pengadaan barang dan jasa serta kendala di lapangan.
"Batas waktu untuk verifikasi dan validasi ulang di setiap OPD itu sampai pada tanggal 28 Desember, itu sudah ada edaranya," jelas Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si., Senin (18/12).
