Menurutnya, data rumah tidak layak huni akan dikumpulkan oleh pemerintah kabupaten/kota, kemudian dimasukkan ke dalam SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan). Setelah itu, penetapan kuota dilakukan oleh Komisi V DP
 Terkait dengan tenaga di RSUP, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengaku jika dirinya sudah meminta minimal keterwakilan OAP di RSUP harus 50 hingga 60 persen. “Bahkan bila perlu OAP di RSUP harus 80 persen. Saya sudah
Meski progres berjalan baik, Ronaldy menyebutkan beberapa kendala teknis yang dihadapi petugas di lapangan. “Tantangan utama ada pada jaringan internet yang kadang lambat, pemadaman listrik, dan keterbatasan waktu karena
Awalnya, kelompok yang mengatasnamakan Somama-Ti ini berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRK Mimika. Seruan aksi ini disebar melalui selebaran yang dibagikan melalui pesan-pesan Whatsapp secara luas kepa
Program Sekolah Rakyat ini merupakan rencana besar dari Presiden RI Prabowo Subianto, dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar
  Tak hanya itu, buku ini juga mengungkap terkait kuota khusus untuk OAP, mitigasi konflik di Papua, OAP menjadi anggota polisi sebagai afirmasi, polisi OAP harus menjadi polisi berwajah HAM. Selain itu, mengungkap pera
“Indikasinya bisa saja atau kapan saja bisa menimpulkan konflik. Jadi, bapak kepala BKN RI kami usulkan untuk menyediakan lapangan kerja buat para pengangguran ini melalui pengadaan formasi ASN khusus kabupaten-kabupate
 Febiola menegaskan bahwa selama ini, Pokja Perempuan menerima banyak aspirasi dan keluhan dari masyarakat terkait layanan kesehatan. Ia mengatakan, masih banyak rumah sakit di Papua yang belum memberikan pelayanan yang
  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Ignas Babaga melalui Kepala Pendidikan Khusus Oliva Koneng saat ditemui media ini di ruang kerjanya mengungkapkan, bahw pendaftaran untuk program ADIK ter
  Dalam rapat tersebut, hasil penjaringan diserahkan kepada Penjabat Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Susana Wanggai. Penjaringan ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan MRP terhadap pengelolaan D
