Berdasarkan informasi yang diterima media ini Selasa malam, informasi tersebut dilaporkan oleh seorang pria bernama Ichal ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika. Menurut keterangan pelapor, korban dilaporkan tenggela
“Kami mengucapkan terima kasih kepada TNI Polri, Satpol PO, Perhubungan, SAR, ORARI, FKUB dan seluruh masyarakat Kabupaten Mimika yang dipimpin oleh Bapak Kapolres yang telah mengamankan pawai takbir dan Salat Idul Fitr
“Pencarian yang berlangsung selama 7 hari tersebut tidak menemukan tanda-tanda akan keberadaan korban. Namun jika kemudian hari ditemukan adanya tanda-tanda keberadaan korban maka operasi sar dapat dibuka kembali,” tulis
Johannes menanyakan, penataan ini dilakukan sesuai sistem dan Undang-Undang ASN yang berlaku. Di mana, pengangkatan pejabat harus disesuaikan dengan kemampuan, latar belakang pendidikan, mempunyai integritas, kemampuan d
Primus dilantik bersama Wakil Ketua I Asri Akkas, Wakil Ketua II Karel Gwijangge, Wakil Ketua III Ester Tsenawatme. Agenda ini dipimpin Ketua DPRK Mimika sementara Iwan Anwar, dan sebagai pembaca sumpah janji Kepala Peng
"Tanggal 8 April 2025 kita apel perdana. Jadi, bagi Bapak Ibu sekalian, yang mau libur, mau cuti, tanggal 7 April 2025 sudah harus di Timika. Kalau ada yang tidak bisa hadir pada tanggal 8, sekarang sudah segera ajukan
“PTFI akan terus bekerja sama dan mendukung pemerintah, mendukung pembangunan melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada pengembangan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur,” kata Claus.
“Tadi Bapak Bupati da juga Bapak Wakil Bupati beserta Mantan Pj Bupati Pak Yonathan dan Pak Sekda serta rombongan sudah di bandara tadi untuk melanjutkan penerbangan kembali ke Timika,” jelas Mozes.
Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Mimika, Juma’ Azis menjelaskan kemungkinan besar penetapan 1 Syawal berbarengan dengan pemerintah pada hari Senin 31 Maret mendatang. Oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan bagi warga Muhammadiyah bisa melaksanakan salat ied di masjid masing-masing.
Hal ini dikarenakan, dalam pemberitaan tersebut beberapa media justru mencatut bahwa jalur yang akan dilewati adalah jalur Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sedangkan, menurut pengakuan Johanis bahwa wilayah itu merupakan permukiman masyarakat dan terdapat beberapa kampung yang dihuni oleh masyarakat adat di kawasan tersebut.